Pemkab Sidoarjo dan BNPB Kolaborasi Atasi Banjir Tahunan
SIDOARJO, kasatmata.id | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengoptimalkan penanganan banjir tahunan yang kerap melanda wilayah seperti Desa Kedungbanteng (Kecamatan Tanggulangin) dan Desa Kedungpeluk (Kecamatan Candi). Kerjasama ini disepakati dalam audiensi Bupati Sidoarjo Subandi dengan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto di Kantor BNPB, Jakarta Timur, pada Senin (04/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Subandi menjelaskan bahwa kondisi geografis Sidoarjo sebagai daerah delta – dataran rendah di pertemuan aliran sungai dan laut – membuat wilayahnya rentan tergenang air. Ia menekankan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara mandiri, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran, sehingga dukungan dari pusat sangat penting.
Baca juga:
Danrem Tinjau Koperasi Merah Putih, Pacu Kemandirian Ekonomi
“Karena di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, banjir terjadi setiap tahun. Maka solusi ini harus kita selesaikan bersama antara BNPB, provinsi, dan daerah,” tegas Subandi.
Pemkab Sidoarjo sendiri telah melakukan berbagai langkah preventif, seperti normalisasi sungai untuk mengurangi sedimentasi dan optimalisasi rumah pompa di titik rawan. Namun, upaya tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar lebih maksimal dan berkelanjutan.
Didampingi Kepala Pelaksana BPBD Sidoarjo Sabino Mariano dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Mochammad Mahmud, Subandi menyampaikan persoalan teknis lapangan kepada BNPB. Sabino menjelaskan bahwa pihaknya memaparkan secara rinci penyebab banjir, mulai dari kapasitas saluran yang tidak mencukupi hingga kondisi pompa yang perlu ditingkatkan.
“Saat audiensi, kami menyampaikan detail persoalan yang ada, termasuk wilayah-wilayah yang menjadi langganan banjir seperti Kedungbanteng dan Kedungpeluk,” ujar Sabino.
Sementara itu, Mahmud mengungkapkan bahwa Pemkab Sidoarjo mengajukan kebutuhan anggaran penanganan banjir sebesar Rp209,5 miliar kepada BNPB. Rinciannya meliputi normalisasi Sungai Bagebug (Rp15 miliar), perbaikan pompa Kedungcangkring (Rp35 miliar), penambahan pompa di Penatarsewu dan Kedungbanteng (Rp15 miliar), peningkatan 37 unit pompa serta pengadaan pompa portable (Rp134 miliar), peningkatan saluran Gedangrowo (Rp5,5 miliar), dan pengadaan sarana prasarana kendaraan penanggulangan bencana (Rp5 miliar).
Audiensi ini mendapatkan respons positif dari BNPB, dengan sejumlah langkah konkret dan bantuan mulai dibahas. Subandi menyebutkan bahwa Kalaksa BPBD Sidoarjo sementara diminta tinggal di Jakarta untuk mendalami teknis penanganan banjir dari BNPB.
Baca juga:
Pangdam Brawijaya Dorong Kemandirian Ekonomi Lewat UMKM Persit
“Harapannya nanti bisa membawa solusi konkret yang bisa langsung diterapkan untuk masyarakat Sidoarjo,” katanya.
Subandi berharap kolaborasi antara BNPB, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemkab Sidoarjo dapat segera mengatasi persoalan banjir tahunan, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas respons dan dukungannya. @dieft
