Ngopi Dua Pejabat Tinggi Kemendagri: Pemkab Sidoarjo Tegaskan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Tak Bisa Ditunda

Foto: Narasumber utama dari pusat yaitu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., menjadi kesempatan berharga bagi seluruh jajaran pemangku kebijakan di Sidoarjo.

Ngopi Dua Pejabat Tinggi Kemendagri: Pemkab Sidoarjo Tegaskan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Tak Bisa Ditunda

SIDOARJO, kasatmata.id | Momen dialog strategis antar tingkat pemerintahan menjadi landasan perubahan bagi Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjalin diskusi mendalam dalam kegiatan NGOPI (Ngobrol Pintar) bersama dua pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri, guna memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (5/8/2026).

Kehadiran narasumber utama dari pusat yaitu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., menjadi kesempatan berharga bagi seluruh jajaran pemangku kebijakan di Sidoarjo.

Baca juga:

Curhat Kamtibmas di Desa Penambangan: Polresta Sidoarjo Perkokoh Komunikasi, Bangun Keamanan

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati hadir mewakili Bupati H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana, didampingi para Asisten, Staf Ahli, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam arahannya, Fenny menegaskan bahwa momentum ini menjadi titik balik bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Sidoarjo.

“Kemarin kami bersama Bapak Bupati dan Inspektur telah mendalami berbagai hal dari pagi hingga malam. Tujuannya tunggal: memastikan Sidoarjo ke depan lebih baik dalam mengelola amanah rakyat. Oleh karena itu, perbaikan ini tidak bisa lagi ditunda, tidak bisa ditawar,” tegas Fenny dengan nada tegas namun penuh harapan.

Foto: Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Dr. Fenny Apridawati hadir mewakili Bupati H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana.

Ia mengingatkan agar seluruh masukan yang telah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kemendagri dijadikan cermin untuk berbenah. Setiap langkah kebijakan dan pelaksanaan program harus berjalan sepenuhnya sesuai regulasi, demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

“Pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan saat ini semakin ketat. Setiap kebijakan harus dikerjakan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sudah saatnya kita kembali ke jalur yang benar—on the right track—bekerja sesuai aturan, memperkuat integritas, dan menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama,” tambahnya.

Baca juga:

Cegah Sejak Dini, Polsek Buduran Tanamkan Kesadaran Bahaya Narkoba kepada Pelajar MI 1 Sidoarjo

Fenny berharap kehadiran dua Dirjen Kemendagri dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta. Berbagai kendala di lapangan, dinamika keuangan daerah, hingga tantangan penyelenggaraan otonomi dapat dikemukakan guna mendapatkan solusi yang tepat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan.

“Mari kita manfaatkan kesempatan berharga ini sebaik-baiknya. Dengan semangat perubahan, niat tulus, dan komitmen menjalankan amanah sesuai aturan, Insya Allah kita mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih baik, profesional, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” pungkas Sekda Fenny. @dieft