Wajib Ikuti Tahapan Seleksi, Sertifikat Prestasi Bukan Jaminan Diterima
JAKARTA, kasatmata.id | Kepemilikan sertifikat atau piagam prestasi tingkat nasional maupun internasional, termasuk Sertifikat Pramuka Garuda, tidak serta-merta menjamin seseorang langsung diterima menjadi anggota Polri. Sertifikat prestasi tersebut berkedudukan sebagai dokumen pendukung semata, sementara setiap peserta tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti rangkaian tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini ditegaskan secara resmi oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Penegasan ini merujuk pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerimaan Anggota Polri. Kadiv Humas Polri menjelaskan bahwa proses rekrutmen dilaksanakan secara serentak dan berpedoman pada aturan baku tanpa pengecualian bagi siapa pun.
Baca juga:
Lebih dari Seragam: Danrem Bhaskara Jaya Tegaskan Wajah Humanis TNI yang Hadir dan Membantu Rakyat
“Rekrutmen Polri dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerimaan Anggota Polri. Prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, baik nasional maupun internasional, termasuk Sertifikat Pramuka Garuda, merupakan dokumen prestasi pendukung yang dapat dilampirkan oleh peserta. Namun, kepemilikan dokumen tersebut tidak serta-merta membuat peserta diterima tanpa mengikuti proses seleksi,” ujar Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Artinya, lanjutnya, siapa pun pesertanya tetap harus mengikuti ketentuan dan tahapan seleksi yang berlaku. Sertifikat atau piagam prestasi hanyalah bagian dari dokumen pendukung dan tidak menggantikan proses seleksi yang telah ditetapkan.
Polri menegaskan komitmennya menjaga proses penerimaan berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel, berlandaskan kemampuan serta kompetensi peserta. Prinsip tersebut sejalan dengan filosofi BETAH: Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.
Baca juga:
Guna menjamin objektivitas dan kepercayaan publik, Polri bersama Kompolnas melibatkan pihak eksternal dalam pengawasan seleksi, antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perhimpunan psikologi, Ditjen Dukcapil, Kementerian Pendidikan, serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat. Pengawasan berlapis ini dimaksudkan agar setiap tahapan berjalan sesuai aturan, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kesempatan yang sama dan adil bagi seluruh peserta.
Dengan demikian, prestasi yang diraih tetap menjadi nilai tambah yang patut diapresiasi, namun tidak menjadi pintu masuk tunggal atau jalan pintas menuju penerimaan. Yang menentukan kelulusan adalah pemenuhan syarat, keberhasilan melewati seluruh tahapan seleksi, serta kompetensi yang teruji secara transparan dan akuntabel. @dieft
