Diduga Ada Korupsi, BUMDes Desa Mulyodadi Mangkrak 

SIDOARJO – Sungguh sangat memprihatikan bangunan lapak-lapak yang dikelola oleh BUMDes Mulyodadi, kecamatan Wonoayu Sidoarjo. Selain rusak kondisinya kini tak terurus atau terbengkalai.

Baca juga :

Kejagung Tahan Dua Tersangka Baru Tata Kelola Minyak Mentah di PT Pertamina

Hal itu tampak oleh awak media saat dilokasi, tujuh lapak hanya satu lapak saja berfungsi sebagai warung kopi, dan enam lapak lainnya tidak berfungsi dengan kondisi sudah rusak dan ditumbuhi banyak ilalang yang sudah tinggi, kamar mandi juga rusak, Kamis (28/02/2025).

Informasi dilapangan, BumDes yang letaknya sangat strategis dipinggir jalan raya dan lapangan sepak bola itu mangkrak sudah sangat lama bahkan sudah sekira 3 tahun lebih, tidak bermanfaat dan terkesan hanya membuang anggaran uang rakyat.

Hal tersebut juga dikuatkan adanya ungkapan warga yang mengatakan, “Owalah, ga tau pak itu bumdes dibuat apa, bangunan itu sudah lama tidak digunakan hanya satu warkop saja to di situ, lainnya malah sampai rusak ga terurus” ketus seorang ibu setengah baya yang sedang membersihkan depan rumahnya, Kamis (28/02/2025).

“Sebenarnya banyak warga yang tidak suka dan tidak percaya dengan cara kerja pemerintah desa yang dinilai tidak transparan serta diduga banyak korupsi memperkaya diri sendiri” ujar si emak ketus.

Berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Marwiyah selaku Sekretaris Desa saat di konfirmasi di kantor desa menyampaikan, “Bumdes itu fungsi kok tapi untuk moment tertentu, kemaren bulan Agustus digunakan banyak warga yang berjualan disitu” kata Sekdes.

Namun tidak banyak konfirmasi yang terjawab, awak media disarankan untuk konfirmasi langsung ke Kepala Desa. Tapi Kepala Desa saat itu tidak ada di kantor desa.

Namun Kepala Desa Mulyodadi Slamet Priyanto mengelak dan menjelaskan bangunan Bumdes tersebut mangkrak karena menunggu dana untuk pengembangan atau perbaikan kembali, karena dana yang tercantum di pagu dialihkan untuk program lainnya.

“Itu sudah sesuai dengan anggaran, dan hal itu sudah didatangi inspektorat, kejaksaan dan kita sampaikan sesuai anggaran. Pada tahun 2020 kena covid kemudian mau dilanjutkan gimana ga ada anggaran” sampainya saat ditemui disebuah warung kopi di Gelora Olah Raga Kabupaten Sidoarjo, pada hari Jumat (28/02/2025) siang.

Saat disinggung dana desa yang tertulis pada pagu baik jumlah dan peruntukannya Slamet mengatakan, anggaran di tahun 2023 yang tertulis di pagu senilai 87 juta untuk pengembangan Bumdes, pemdes mengalihkan di PAK dan anggaran pada tahun 2024 dialihkan ke program pemberdayaan.

“Pengembangan Bumdes bukan itu saja masih ada program lainnya juga” ucapnya.

“Dan mangkraknya Bumdes tersebut karena belum ada tambahan modal dikarenakan yang urgent dulu, seperti urgent covid. Pemerintah itu kan pasti dulukan yang urgent seperti sekarang apa ketahanan pangan, ya wes kita alihkan dulu ketahanan pangan” jelas Kades.

Pada menit ke sepuluh saat dikonfirmasi dana yang tertuang di pagu tahun 2023 – 2024 apakah dialihkan ke ketahanan pangan Kades justru berbeda jawaban dengan di awal uraian.

“Oh.. Ga.. Ga ada.. Ketahanan pangan itu 2025, tahun 2024 untuk pertumbuhan ekonomi seperti BLT itu kan harus dioptimalkan” pungkasnya.

Konfirmasi singkat dengan waktu 14 menit 41 detik diawali dengan menelpon dan diakhiri dengan menelpon tidak berlangsung maksimal terkesan banyak hal yang tidak transparan.

Baca juga :

Buronan Kejari Surabaya Ditangkap Tim Gabungan

Dari pertemuan singkat yang dijadwalkan oleh Slamet Priyanto yang juga memiliki posisi sebagai ketua FKD kecamatan Wonoayu seakan menjelaskan bagaimana Kepala Desa bisa mengalihkan aliran dana desa dengan mudah dan terkesan tidak sesuai dengan prosedur.

Sedangkan sesuai prosedur, aliran dana desa harus sesuai dengan rencana awal penggunaannya, karena setiap tahun ada mesdes penetapan atau perencanaan penggunaan anggaran untuk tahun berikutnya. @dieft