Wujud Pembangunan Sosial: Pemkab Sidoarjo Lindungi 42.210 Pekerja Rentan dengan BPJS Ketenagakerjaan
SIDOARJO, kasatmata.id | Pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik, tetapi juga dari seberapa besar perhatian yang diberikan kepada kesejahteraan dan rasa aman warga yang mencari nafkah setiap hari. Wujud nyata perlindungan sosial jadi langkah nyata diambil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan meresmikan perlindungan jaminan sosial bagi puluhan ribu pekerja dari kelompok rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sepenuhnya dibiayai menggunakan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026 senilai Rp4,5 miliar.
Penyerahan simbolis kartu kepesertaan dilaksanakan di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (5/8/2026), dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana. Sebanyak 200 perwakilan penerima manfaat hadir menyaksikan momen yang menjadi harapan baru ketenangan bekerja ini, mewakili total 42.210 pekerja yang kini terlindungi dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Baca juga:
Dua Pekan Penindakan Intensif: Polres Tanjungperak Bongkar Tiga Jaringan Narkoba
Mereka yang kini mendapat payung perlindungan mencakup beragam profesi yang sering kali belum tersentuh jaminan sosial: pengemudi ojek daring, petani, nelayan, peternak, guru TPQ, pedagang keliling, petugas kebersihan, penggali makam, sopir angkutan, pengelola sampah, relawan bencana, atlet difabel, hingga kelompok pelaku usaha mikro dan pengelola pariwisata.
Dalam sambutannya, Wabup Mimik menegaskan bahwa kehadiran pemerintah adalah untuk menjaga agar setiap tetes keringat pencari nafkah dilindungi. Dana yang digunakan merupakan amanah yang dikembalikan langsung untuk kesejahteraan masyarakat luas.
“Kita sepakat bahwa jalan, jembatan, gedung adalah penting. Namun, tak kalah pentingnya: memastikan bapak, ibu, saudara kita yang bekerja keras setiap hari merasa aman dan tenang. Tidak ada yang berharap terkena musibah, namun jika hal itu datang, jangan sampai keluarga yang ditinggalkan jatuh menderita secara ekonomi. Di saat itulah pemerintah hadir memberi sandaran,” ujarnya penuh haru.
Ia juga memberikan arahan tegas kepada sebelas Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola pelaksanaan program. Data harus akurat, sasaran tepat, dan jangkauan harus diperluas dengan semangat jemput bola. “Turunlah ke lapangan, koordinasi dengan camat dan kepala desa. Jangan biarkan ada yang tertinggal. Sosialisasikan manfaatnya agar nilai perlindungan ini benar-benar dipahami dan dirasakan,” tambahnya, seraya menyampaikan apresiasi mendalam kepada BPJS Ketenagakerjaan dan mitra pendukung seperti Rumah Sakit Siti Hajar yang bersinergi melayani masyarakat. Harapan serupa ditujukan bagi dunia usaha agar turut peduli melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
Baca juga:
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Dwi Eko Saptono memaparkan rincian komposisi penerima manfaat sebagai bukti cakupan yang luas: tercatat 7.116 pengemudi ojek daring, 4.195 petani, 4.004 guru TPQ, serta ratusan hingga puluhan orang dari profesi lainnya. Kelompok pekerja rentan lainnya yang belum terperinci per jenis juga masuk sebagai penerima utama, menjadikan program ini sebagai upaya kuat mencegah risiko kemiskinan mendadak akibat musibah kerja.
“Tujuannya jelas: memberikan kepastian perlindungan agar jika terjadi risiko kecelakaan kerja, beban keluarga tidak menjadi berat dan terhindar dari kemiskinan ekstrem. Pekerja bisa bekerja lebih fokus, keluarga hidup lebih tenang, dan langkah ini adalah pondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh,” jelas Dwi Eko.
Program ini menjadi bukti bahwa kesejahteraan adalah hak semua warga tanpa terkecuali. Dengan perlindungan yang menyentuh lapisan paling bawah, Sidoarjo perlahan namun pasti membangun masyarakat yang tidak hanya makmur, tetapi juga tangguh dan terlindungi dalam setiap langkah mencari nafkah. @dieft
