Sidang Paripurna, Bupati Sidoarjo Tegaskan Larangan Pungli dan Penahanan Ijasah
SIDOARJO, kasatmata.id | Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikannya saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 dalam sidang paripurna, Senin (9/11/2026).
Dalam jawabannya, Subandi merespons sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah, efisiensi anggaran operasional, keberlanjutan program pembiayaan pelaku UMKM, hingga peringatan keras terkait pungutan liar di sekolah negeri dan larangan menahan ijazah siswa di luar ketentuan perundang-undangan.
Baca juga:
Polresta Sidoarjo Gelar Persembahyangan Hari Suci Tilem, Jaga Kerukunan Umat Beragama
Guna menjamin pengelolaan keuangan daerah tetap berada di koridor hukum, Pemkab Sidoarjo akan terus meningkatkan kapasitas audit dan kualitas pengawasan internal secara menyeluruh. Penguatan ini dilakukan melalui pendampingan dan pengawasan berkala, agar seluruh program pembangunan tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyimpangan. “Peningkatan kapasitas audit dilakukan melalui penguatan kualitas pengawasan dan pendampingan, agar seluruh program berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Subandi.
Terkait anggaran operasional pemerintah daerah, Subandi menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran tetap mengacu pada regulasi yang berlaku dengan memperhitungkan kualitas program serta kemampuan keuangan daerah secara terukur. Ia menekankan efisiensi belanja bukan diukur dari besarnya nominal anggaran, melainkan dari seberapa besar manfaat yang langsung dirasakan masyarakat.
Di sektor perekonomian, Pemkab Sidoarjo memastikan dukungan terhadap pelaku UMKM akan terus berlanjut. Program pembiayaan lama telah ditransformasi menjadi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah sejak 2021. Lewat skema ini, pemerintah daerah memberikan subsidi bunga agar pelaku usaha kecil mendapatkan akses permodalan yang murah, mudah, dan legal, sekaligus memutus mata rantai jeratan pinjaman ilegal di tengah masyarakat. “Dengan adanya subsidi bunga dari pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan dengan suku bunga yang jauh lebih terjangkau,” tegasnya.
Salah satu penegasan yang paling menyentuh kebutuhan dasar warga adalah larangan pungli di SMP negeri dan praktik penahanan ijazah siswa. Subandi menyampaikan pesan itu saat menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar. Bagi masyarakat, isu ini bukan sekadar persoalan angka anggaran, karena ijazah yang ditahan akan menghambat anak untuk melanjutkan pendidikan maupun melamar pekerjaan, sementara pungutan liar membuat janji pendidikan gratis tidak terwujud secara nyata.
Baca juga:
Kasrem Bhaskara Jaya lkut Tabur Bunga di KRI Brawijaya-320, Kenang Jasa Para Pahlawan
Subandi juga menjawab masukan dari fraksi lain, mulai dari sertifikasi aset daerah, monitoring proyek, peta jalan penanganan sampah, pengembangan pariwisata, anggaran berbasis kinerja, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyampaikan bahwa perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif adalah hal yang wajar dan justru dapat memperbaiki kualitas keputusan melalui musyawarah. “Perbedaan pendapat itu indah,” katanya.
Dalam sidang tersebut, Bupati menyebutkan target pendapatan RSUD Notopuro pada 2027 sebesar Rp755,27 miliar, didukung anggaran pembebasan lahan IGD senilai Rp2,507 miliar. Namun, angka total APBD 2027 belum dipaparkan dalam jawaban tersebut dan masih menunggu pembahasan tahap selanjutnya.
Subandi menutup pernyataannya dengan berharap sinergi antara Pemkab Sidoarjo dan DPRD dapat terjaga, sehingga pembahasan Raperda APBD 2027 berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang inklusif serta berkelanjutan demi kemajuan Sidoarjo. Janji larangan pungli dan penahanan ijazah kini tercatat, dan masyarakat menunggu realisasinya melalui kanal aduan serta sanksi yang tegas bagi pelanggar. @dieft
