CFD Sidoarjo Tetap Terpusat di Alun‑Alun, Bupati Subandi: Hindari Kepadatan dan Kemacetan, 

CFD Sidoarjo Tetap Terpusat di Alun‑Alun, Bupati Subandi: Hindari Kepadatan dan Kemacetan,

SIDOARJO, kasatmata.id | Penyelenggaraan Car Free Day di Kabupaten Sidoarjo akan tetap dipusatkan di satu titik, yaitu kawasan Alun‑alun Sidoarjo. Pemusatan ini diambil untuk mencegah kepadatan aktivitas masyarakat di sejumlah lokasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban lalu lintas.

Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi usai menerima aspirasi dari Gerakan Aspirasi Masyarakat Pagerwojo, Sidoarjo, yang mengusulkan penyelenggaraan CFD di Jalan Pagerwojo. Pertemuan aspirasi berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (13/11/2026).

Baca juga:

Satresnarkoba Polresta Sidoarjo Amankan Sabu 41,10 Gram di Waru

“Penyelenggaraan CFD di banyak titik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Kalau CFD dibuka di banyak tempat, khawatirnya nanti justru crowded,” kata Bupati Sidoarjo Subandi.

Menurutnya, pemusatan CFD Sidoarjo bukan berarti menutup ruang ekonomi masyarakat. Pemerintah tetap memberi kesempatan kepada pelaku UMKM dan pedagang kaki lima, khususnya warga Sidoarjo, untuk berjualan di kawasan CFD dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

“Ayo kita bersama‑sama menata CFD yang ada di Alun‑alun ini, termasuk iuran per minggunya kita benahi agar tidak memberatkan pedagang. Karena kan mereka ini berjualan, kasihan kalau tarikannya mahal,” katanya.

Melalui penataan yang lebih rapi, aktivitas perdagangan diharapkan menjadi lebih terorganisir. Pedagang pun mendapat peluang untuk mengoptimalkan pendapatan, sementara masyarakat dapat menikmati ruang publik dengan nyaman tanpa terganggu kepadatan lalu lintas maupun aktivitas yang tidak tertata.

Baca juga:

AKP Bunga ldfitika Resmi Jabat Kapolsek Wonoayu, Kapolresta Sidoarjo Pimpin Sertijab

Meski mengarahkan CFD utama tetap terpusat di Alun‑Alun Sidoarjo, Subandi tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan kegiatan serupa di tingkat kecamatan. Namun, pelaksanaannya harus memenuhi syarat perizinan, berkoordinasi dengan camat dan kapolsek setempat, serta tidak mengganggu fasilitas dan pelayanan publik di lingkungan kecamatan.

“Saya izinkan apabila tidak mengganggu fasilitas yang ada di kecamatan. Tetap koordinasi dengan camat dan kapolsek setempat, termasuk terkait perizinannya,” ujarnya. @dieft