Siapkan Akses Jalan Wisata Mangrove, Pemkab Sidoarjo Koordinasi Kodaeral V Surabaya
SIDOARJO, kasatmata.id | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan rencana pembangunan kawasan wisata mangrove di wilayah pesisir timur. Tahap awal pengembangan ekowisata ini difokuskan di Desa Tambak Cemandi dan Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati, dan ke depannya direncanakan membentang hingga wilayah pesisir selatan Kabupaten Sidoarjo.
Salah satu tahapan penting yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata tersebut. Pemkab Sidoarjo merencanakan peningkatan jalan utama sepanjang sekitar 2,5 kilometer dengan lebar 25 meter. Infrastruktur ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat sekaligus mendukung pengembangan kawasan wisata pesisir.
Namun, sebagian lahan jalan wisata yang akan digunakan untuk akses jalan tersebut merupakan aset milik TNI Angkatan Laut yang dikelola Komando Daerah Angkatan Laut V Surabaya. Karena itu, Pemkab Sidoarjo melakukan koordinasi untuk membahas mekanisme pemanfaatan lahan yang berstatus Barang Milik Negara di bawah Kementerian Pertahanan.
Baca juga:
Bupati Subandi Cetak Gol, Tim Pemkab Sidoarjo Menang 2-1 atas Tim Camat
Koordinasi dilakukan melalui kunjungan Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Sidoarjo M. Bachruni Aryawan, didampingi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Sidoarjo Rudi Setiawan, Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Sidoarjo M. Makhmud, serta Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo Muhammad Yunan Khoiron, ke Markas Kodaeral V Surabaya, Kamis (12/11/2026). Rombongan Pemkab Sidoarjo diterima Asisten Logistik Kodaeral V Kolonel Laut (T) Sulastono dan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Kodaeral V Kolonel Laut (T) Harry Prasetyo.
Kepala Dinas Perkim CKTR Sidoarjo M. Bachruni Aryawan mengatakan, pembangunan kawasan wisata mangrove membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan utama. Pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan berbagai tahapan agar rencana peningkatan jalan tersebut dapat direalisasikan. Keterlibatan TNI AL diperlukan karena sebagian lahan yang akan digunakan merupakan aset institusi tersebut, sehingga koordinasi dengan Kodaeral V Surabaya menjadi langkah awal untuk memperoleh kejelasan mekanisme pemanfaatan lahan.
“Rencana kebutuhan lahan milik TNI AL untuk akses jalan menuju kawasan wisata mangrove sekitar 4.505 meter persegi,” ujar Bachruni usai koordinasi.
Ia menjelaskan terdapat tiga alternatif mekanisme pemanfaatan aset yang dapat dipertimbangkan, yaitu tukar guling, hibah, dan pinjam pakai. Masing-masing opsi memiliki ketentuan tersendiri dan harus mengikuti prosedur pengelolaan Barang Milik Negara. Bachruni menegaskan, keputusan pemanfaatan lahan tidak dapat ditetapkan langsung oleh Kodaeral V Surabaya. Permohonan dari Pemkab Sidoarjo akan dikaji secara teknis di tingkat Kodaeral V sebelum diteruskan kepada Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan persetujuan.
“Permohonan Pemkab Sidoarjo nanti dikaji secara teknis oleh Kodaeral V, lalu diteruskan ke Mabes TNI AL dan Mabes TNI untuk mendapatkan izin pemanfaatannya,” jelasnya.
Bachruni juga memaparkan perbedaan ketiga alternatif tersebut. Mekanisme tukar guling mewajibkan pemerintah daerah menyediakan lahan pengganti dengan nilai minimal sepadan dengan aset yang dimanfaatkan. Sementara hibah merupakan pengalihan kepemilikan aset tanpa kompensasi apabila memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun opsi pinjam pakai memungkinkan Pemkab Sidoarjo menggunakan lahan tanpa pembayaran sewa, dengan jangka waktu maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Baca juga:
CFD Sidoarjo Tetap Terpusat di Alun-Alun, Bupati Subandi: Hindari Kepadatan dan Kemacetan,
Untuk memastikan kebutuhan lahan secara lebih terperinci, Pemkab Sidoarjo bersama Kodaeral V Surabaya akan segera melakukan survei lapangan. Kegiatan ini bertujuan memastikan luasan lahan yang diperlukan sekaligus mencocokkan rencana pembangunan akses jalan dengan kondisi di lapangan. Survei bersama ini menjadi bagian penting dalam proses persiapan sebelum pengajuan pemanfaatan aset dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Bachruni berharap koordinasi dan proses administrasi yang sedang berjalan dapat segera menemukan titik terang, sehingga rencana pembangunan akses menuju kawasan wisata mangrove dapat dipersiapkan secara lebih matang. Pengembangan kawasan wisata mangrove ini diharapkan menjadi salah satu upaya Pemkab Sidoarjo mengoptimalkan potensi wilayah pesisir. Selain membuka peluang destinasi wisata berbasis alam, keberadaan kawasan tersebut juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Rencana pengembangan yang diarahkan membentang dari Kecamatan Sedati hingga Kecamatan Jabon diharapkan dapat menjadi kawasan ekowisata unggulan Kabupaten Sidoarjo.
“Kita akan segera melakukan survei lapangan bersama Kodaeral V Surabaya untuk memastikan luas dan kebutuhan lahan untuk pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata mangrove,” pungkas Bachruni. @dieft
