Bawaslu Sidoarjo Resmikan Pojok Pengawasan Dorong Pengawasan Partisipatif Masyarakat
SIDOARJO, kasatmata.id | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi. Langkah itu diwujudkan melalui peresmian Pojok Pengawasan dan peluncuran Podcast Warung Demokrasi, yang digelar di samping kantor Bawaslu Sidoarjo, Kamis (19/11/2026) pagi.
Peresmian Pojok Pengawasan langsung dilakukan Bupati Sidoarjo H. Subandi. Ruang ini ditetapkan sebagai pusat diskusi, konsultasi, edukasi, kajian, sekaligus tempat pelaporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat.
Bupati Subandi menyambut baik kehadiran Pojok Pengawasan tersebut. Menurutnya, ruang ini bukan hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan, melainkan menjadi tempat interaksi, kolaborasi, dan komunikasi yang luas antara Bawaslu dengan warga.
Baca juga:
Jadi Perantara Open BO, Wanita 52 Tahun Warga Porong Diamankan Polresta Sidoarjo
“Tempat ini tidak hanya sebagai ruang pengawasan, namun menjadi tempat yang luas untuk berinteraksi, berkolaborasi dan komunikasi,” katanya.
Subandi juga memberikan apresiasi terhadap Podcast Warung Demokrasi. Ia menilai program ini menjadi media sosialisasi kepemiluan yang santai, membumi, dan mudah dipahami di ruang digital. Podcast ini diharapkan dapat memperkuat literasi demokrasi serta mendorong pengawasan partisipatif masyarakat.
“Alhamdulillah dengan adanya podcast ini akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan menegaskan bahwa Bawaslu adalah rumah kita bersama,” kata Subandi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha menyampaikan, diskusi podcast bersama Bupati difokuskan pada penguatan demokrasi inklusif. Salah satunya menyangkut peran kepala daerah dalam menjaga keberlangsungan kebijakan inklusif, termasuk pemenuhan hak ekonomi bagi penyandang disabilitas.
Agung menegaskan, sejumlah kebijakan terkait sudah mulai terakomodasi dalam regulasi. Namun tantangan terbesarnya bukan hanya menerbitkan aturan, melainkan menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaannya setelah kebijakan ditetapkan.
“Ya hari ini memang di dalam beberapa policy‑nya memang sudah ada. Tapi yang paling penting itu tidak hanya membuat kebijakannya, tetapi bagaimana menjaga konsistensi sama komitmen pasca kebijakan itu dikeluarkan. Termasuk aturan‑aturan baru menyangkut kewajiban ketenagakerjaan, mempekerjakan disabilitas, dan seterusnya,” paparnya.
Selain isu kebijakan inklusif, Agung juga menyoroti dinamika pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Berbagai kegiatan Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, hingga Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menunjukkan bahwa pelajar dan mahasiswa sudah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi dan hak konstitusional mereka.
Baca juga:
Asah Kemampuan Menembak, Korem 084/Bhaskara Jaya Gelar Latbak Jatri Semester II
Meski begitu, arus informasi digital membuat generasi muda kerap menerima potongan informasi yang belum utuh atau terpengaruh framing yang kurang tepat. Oleh karena itu, Bawaslu memiliki pekerjaan rumah untuk mengarahkan rasa ingin tahu pelajar dan mahasiswa agar tersalurkan dalam koridor konstitusional yang benar.
“Dan PR ke depan di proses demokrasi kita menuju elektoral 2029, saya rasa masih di dua klaster utama, kalau tidak hasut ya suap. Sehingga hoaks sama politik uang itu memang masih menjadi persoalan utama juga di dalam proses elektoral yang akan kita hadapi ke depan,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bawaslu Sidoarjo akan memperluas pendekatan kolaboratif bersama para pemangku kepentingan, mulai dari kepala daerah, partai politik, hingga unsur penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Penyebarluasan informasi kepemiluan dan penguatan demokrasi akan terus dilakukan secara bersama‑sama, termasuk melalui ruang‑ruang diskusi seperti Podcast Warung Demokrasi. @dieft













Respon (1)
Komentar ditutup.