Rakor Diskominfo Sidoarjo, Pastikan Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti

Foto: Rapat Koordinasi Layanan Pengaduan Masyarakat Call Center 112 dan SP4N-LAPOR!, sekaligus Rakor Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, yang digelar di Ruang Delta Artha Lantai 3 Sekretariat Daerah Sidoarjo, Kamis (19/11/2026).

Rakor Diskominfo Sidoarjo, Pastikan Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti

SIDOARJO, kasatmata.id | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo memperkuat mekanisme layanan pengaduan masyarakat sekaligus keterbukaan informasi publik. Langkah itu diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Layanan Pengaduan Masyarakat Call Center 112 dan SP4N-LAPOR!, sekaligus Rakor Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, yang digelar di Ruang Delta Artha Lantai 3 Sekretariat Daerah Sidoarjo, Kamis (19/11/2026).

Rakor Diskominfo resmi dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sidoarjo, Anita Inggit Zaenuris Shofa. Kegiatan diikuti oleh para admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! dari berbagai unsur, meliputi perangkat daerah, kecamatan, perusahaan daerah, puskesmas, kelurahan, admin Bakohumas, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Kabupaten Sidoarjo.

Sejumlah narasumber dihadirkan untuk memperkuat kapasitas para pengelola layanan. Pada sesi monev SP4N-LAPOR!, materi disampaikan Muhammad Khabibie (Pranata Komputer Diskominfo Sidoarjo), Wahyu Prasetya (PT Jasnita), dan Meyrinda Tobing (public speaker). Sementara sesi monev PPID menghadirkan Andi Bagus Setiawan (Diskominfo Provinsi Jawa Timur) dan Elok Suciati (Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo).

Baca juga:

Sidak Tambak Cemandi, Bupati Subandi: Tidak Ada Deviasi, Proyek Betonisasi Segera Selesai

Dalam arahannya, Anita menyatakan rakor ini menjadi upaya nyata Diskominfo Sidoarjo untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Koordinasi dan evaluasi secara berkala diperlukan agar setiap laporan yang masuk dapat ditangani dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

“Melalui rakor ini, kami berharap seluruh admin Call Center 112 dan SP4N-LAPOR! semakin meningkatkan koordinasi serta kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang masuk harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang tepat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan,” ujar Anita.

Selain pengaduan, Anita juga menekankan pentingnya penguatan pelayanan informasi publik melalui PPID di setiap perangkat daerah. Hal itu merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pelayanan informasi publik melalui PPID juga perlu terus kita perkuat,” tegasnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, masih terdapat sejumlah aspek yang harus diperbaiki, antara lain kemampuan admin dalam mengelola permohonan informasi lewat situs web, pemantauan laporan yang masuk, hingga memastikan tindak lanjutnya. Termasuk penyempurnaan formulir permohonan informasi daring agar lebih mudah digunakan dan terdokumentasi dengan rapi.

Baca juga:

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun per Oktober 2026, PPN PMSE Jadi Kontributor Terbesar

Kegiatan Monev dan Klinik Layanan PPID OPD Kabupaten Sidoarjo 2026 mengusung tema “Penguatan Tata Kelola dan Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel”. Anita berharap setelah kegiatan ini seluruh admin semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik dalam menangani pengaduan maupun melayani permohonan informasi publik.

“Harapan kami, setelah kegiatan ini ada peningkatan kualitas pelayanan, baik dalam penanganan pengaduan maupun keterbukaan informasi publik. Mari kita bangun komunikasi dan koordinasi yang baik agar pelayanan kepada masyarakat semakin responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, kita bersama-sama dapat berkontribusi membangun Sidoarjo menjadi lebih baik,” pungkas Anita.

Melalui rakor dan penguatan kapasitas ini, Diskominfo Sidoarjo menargetkan pengelolaan pengaduan masyarakat serta pelayanan informasi publik di seluruh perangkat daerah semakin optimal. Masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses informasi dan mendapatkan respon yang cepat, tepat, dan akuntabel dari pemerintah daerah. @dieft