SIDOARJO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna Rekomendasi atau Pandangan Fraksi – Fraksi terkait LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2024 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, pada hari Selasa (06/05/2025) sore.
Baca juga :
Kanwil DJP Jatim II Adakan Workshop BDS Kembangkan UMKM Teman Difabel
Rapat Paripurna dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi, beberapa anggota DPRD kabupaten Sidoarjo, Kasatpol PP kabupaten Sidoarjo, Yani Setyawan, Forkopimda, para Komandan kepala Kesatuan TNI dan Polri, Ketua MUI Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris daerah dan sejumlah pejabat di lingkungan Kabupaten Sidoarjo, serta kepala instansi vertikal direktur BUMN dan BUMD, Ketua KPU dan Bawaslu, Rektor Perguruan tinggi, dan rapat di pimpin langsung oleh Ketua DRPD kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih.
Ada keanehan dari jumlah anggota DPRD kabupaten Sidoarjo 50 anggota namun rapat hanya di hadiri tidak ada setengah dari keanggotaan yang ada, sekira 16 anggota saja, dan hal itu menjadi bahan pertanyaan dari anggota yang hadir dalam forum rapat paripurna.
Tampak dari Fraksi PKB dan Golkar menjadi dua fraksi yang menunjukkan kehadiran paling signifikan.
Dari Fraksi PKB hadir Abdillah Nasih, Dhamroni Chudlori, Pujiono, M. Rafi Wibisono, Achmad Muzayyin, M. Rojik, Sutaji, dan Elok Suciati. Fraksi Golkar hampir lengkap.
Fraksi PDI Perjuangan hanya mengirim dua wakilnya, yaitu Suyarno dan Kusumo Adi Nugroho. Sementara dari Fraksi Demokrat hadir Zahlul Yussar dan Agiel Effendi.
Tampak kejanggalan dari Fraksi PAN, PKS-PPP, dan Gerindra yang tidak hadir dan tidak mengirim satu pun perwakilan dalam rapat paripurna. Seluruh anggota dari fraksi-fraksi tersebut absen total tanpa penjelasan yang jelas dalam forum terbuka.
Ketidakhadiran massal anggota DPRD Sidoarjo dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo, menjadi fokus dan kritik tajam dari internal parlemen sendiri.
Salah seorang anggota Fraksi Partai Golkar, Wahyu Lumaksono langsung menginterupsi saat rapat paripurna itu dimulai. Alasan politisi muda partai Golkar ini, terlalu minimnya jumlah anggota DPRD Sidoarjo yang hadir, apakah tidak membawa pengaruh pada hasil rapat.
“Rapat Paripurna ini tidak enak kalau dilihat rakyat, bisa dianggap kita tidak kerja. Karena dalam paripurna ini yang hadir sangat sedikit. Kalau ini sebagai wujud pengabdian, seharusnya yang hadir dalam forum ini memenuhi quorum karena rapat paripurna ini penting,” ujarnya di depan pimpinan rapat dan Bupati Sidoarjo, Subandi yang hadir.
Dari pertanyaan itu, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih. Cak Nasih menilai sidang rapat paripurna hari ini hanya untuk mendengar pandangan fraksi-fraksi atas LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun 2024. Karena itu, tidak dibutuhkan quorum lantaran tidak ada proses persetujuan.
“Kami mempersilahkan jubir Fraksi Partai Demokrat, Zahlul Yussar untuk menyampaikan poin-poin pandangan fraksinya,” katanya.
Nasih juga menjelaskan saat ini terdapat tiga anggota DPRD Sidoarjo yang tidak hadir karena sedang pergi haji. Ketiganya diantaranya Sullamul Hadi Nurmawan (Fraksi PKB), Warih Andono (Fraksi Partai Golkar) dan Ahmad Muzayyin Syafrial (Fraksi Partai Gerindra).
“Jadi tidak ada masalah krusial atas tidak ketidakhadiran itu. Selain ada yang ikut prosesi haji juga ada yang masih diluar ada kepentingan lainnya,” jelasnya.
Nasih juga mengatakan kemungkinan bahwa absennya para wakil rakyat merupakan bentuk kritik legislatif terhadap arah kebijakan eksekutif dalam pembangunan di Sidoarjo.
Baca juga :
Bupati Subandi: Deltras Harus Tetap Bermarkas di Sidoarjo
“Ke depan, eksekutif harus lebih terbuka berdiskusi dengan legislatif, pemerintahan ini harus berjalan beriringan,” tegasnya. @dieft
