Pemkab Sidoarjo Perkuat Penanganan Sampah dari Hulu ke Hilir
SIDOARJO, kasatmata.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tengah memperkuat upaya penanganan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir untuk mencegah terjadinya krisis sampah. Langkah strategis ini dilakukan melalui pemetaan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di seluruh wilayah, penguatan sistem pengelolaan berbasis digital, serta peningkatan fasilitas pengolahan sampah di tingkat desa.
Perhatian serius terhadap persoalan sampah muncul karena Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Griyo Mulyo Jabon diproyeksikan hanya mampu menampung sampah hingga tujuh tahun ke depan jika pola pengelolaan saat ini tidak segera diperbaiki.
Baca juga:
Wabup Mimik Ajak Gukyuk Cilik Jadi Duta Wisata Sidoarjo
Bupati Sidoarjo, Subandi, menyatakan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, desa, RT, hingga masyarakat luas.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS 3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), tetapi menjadi tugas kita bersama mulai dari pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” ujar Subandi saat menghadiri audiensi dengan Tim DLHK terkait pengelolaan TPS 3R di Opsroom, Senin (08/06/2026) – catatan: tanggal dalam naskah awal tertulis 8/5, disesuaikan dengan tanggal pembukaan berita.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan sampah akan dipetakan berdasarkan kebutuhan di lapangan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, langkah pembenahan harus segera diimplementasikan agar persoalan sampah tidak semakin membesar di masa mendatang. “Kalau tidak mulai hari ini, persoalan sampah tidak akan pernah selesai. Semua harus bergerak sesuai tugas masing-masing,” tegasnya.
Subandi juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memanfaatkan sistem dashboard digital dalam pengelolaan persampahan. Sistem tersebut akan digunakan untuk memantau kondisi TPS 3R, pelayanan pengangkutan sampah, hingga tingkat retribusi yang dibayarkan masyarakat.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS 3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga meminta Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasi,” jelasnya.
Selain penguatan sistem digital, Pemkab Sidoarjo akan melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh TPS 3R yang ada untuk menentukan kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana. Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar penganggaran dalam upaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat desa.
Berdasarkan data DLHK Sidoarjo, timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Sebanyak 534 ton atau sekitar 59 persen di antaranya masih dibuang langsung ke TPA setiap hari, dengan volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah praktik pembuangan sampah liar, di mana sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian warga masih belum terkelola dengan baik dan dibuang di lokasi yang tidak semestinya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan anggaran khusus untuk peningkatan fasilitas TPS 3R. Sebanyak Rp4,02 miliar dialokasikan untuk mempertahankan kinerja 22 TPS 3R yang telah berjalan baik. Selain itu, Rp14,12 miliar akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS 3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga.
Evaluasi yang dilakukan DLHK menunjukkan bahwa dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 TPS 3R masih berkinerja rendah dan 25 TPS 3R lainnya tidak aktif. Padahal TPS 3R menjadi ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang terlayani di daerah ini.
Baca juga:
Kasi Intel Kejari Perak: Pengusutan PD Pasar Surya Jalan Terus
Dalam mendukung penegakan aturan, Subandi juga meminta pemerintah desa untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan. Salah satu langkah yang akan didorong adalah pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik rawan pembuangan liar serta penerapan sanksi bagi pelanggar.
“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dan mekanisme penindakan akan kita siapkan,” ujarnya.
Melalui penguatan TPS 3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis target mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri dapat tercapai sekaligus menghindarkan daerah dari ancaman krisis sampah di masa mendatang. “Kita ingin mewujudkan Sidoarjo yang asri. Semua pihak harus terlibat karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” tutupnya. @dieft
