Rapat Paripurna DPRD: APBD 2025 Catat Surplus Rp61,7 Miliar, Pemkab Sidoarjo Raih WTP ke-13 Berturut-turut
SIDOARJO, kasatmata.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD ini menjadi bukti nyata sinergi yang solid antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih, dihadiri Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sidoarjo.
Dalam pemaparannya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan hasil pembahasan komprehensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mencakup realisasi pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah. Pembahasan menyasar aspek efektivitas program, tingkat penyerapan anggaran, serta kualitas tata kelola keuangan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pemerintahan ke depan.
Baca juga:
DPRD Sidoarjo Tegaskan: Capaian Positif APBD 2025 Harus Diimbangi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Afdhal Muhamad Insan, menyampaikan sejumlah catatan penting merujuk pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Dari hasil audit BPK, terlihat indikator pengelolaan keuangan sudah banyak sesuai ketentuan administrasi. Ini menjadi catatan positif sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan,” ujar Afdhal.
Secara rinci, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp5,5 triliun atau setara 101,3 persen dari target APBD Perubahan 2025, melampaui sasaran sebesar Rp73.411.126.700,54. Sementara realisasi belanja tercatat Rp5,464 triliun atau sekitar 90 persen dari alokasi, dengan sisa anggaran belum terserap sebesar Rp606.791.440.994,95 yang menjadi catatan evaluasi mendesak agar penyerapan anggaran tahun berikutnya lebih optimal.
Poin paling menonjol adalah perubahan kondisi fiskal: yang semula diproyeksikan defisit Rp618 miliar, justru berbalik mencatatkan surplus sebesar Rp61,7 miliar. Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tercatat Rp680,654 miliar atau naik Rp37,378 miliar dibanding tahun sebelumnya.
Menyambut laporan tersebut, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan apresiasi mendalam atas peran serta, masukan, dan fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD. Ia menegaskan seluruh tahapan yang dilalui mencerminkan komitmen bersama terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Atas nama Pemkab Sidoarjo, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Kolaborasi yang baik menjadi kunci tata kelola pemerintahan yang semakin mumpuni,” ungkapnya.
Bupati menegaskan pengelolaan keuangan senantiasa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Ia juga mengumumkan capaian prestisius: Pemkab Sidoarjo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Baca juga:
Inovasi Cegah Kejahatan Berbuah Hasil, Kapolresta Sidoarjo Raih Radar Surabaya Award 2026
“Prestasi ini adalah buah kerja keras seluruh elemen. Semoga sinergi ini terus kita jaga demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Bupati Subandi.
Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bergandengan tangan, saling melengkapi sesuai tugas masing-masing demi mewujudkan Sidoarjo yang semakin maju dan sejahtera.
DPRD berharap hasil evaluasi ini menjadi landasan kuat bagi penyusunan kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. @dieft
