Realisasi Pajak Daerah Sidoarjo Capai Rp1,513 Triliun, Bupati Subandi: Pajak Tulang Punggung Pembangunan

Foto: Bupati Sidoarjo H. Subandi

Realisasi Pajak Daerah Sidoarjo Capai Rp1,513 Triliun, Bupati Subandi: Pajak Tulang Punggung Pembangunan

SIDOARJO, kasatmata.id |  Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo hingga November 2026 telah mencapai Rp1,513 triliun, setara dengan 84,34 persen dari target Rp1,794 triliun. Capaian ini menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan daerah sekaligus menunjukkan kontribusi nyata masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi besar terhadap keuangan daerah, yaitu sekitar 63–65 persen dari Pendapatan Asli Daerah dan sekitar 36 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. Besarnya peran tersebut menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan fasilitas umum yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca juga:

royek Betonisasi Jalan RPH Krian- Kemangsen Capai 93 Persen, Ditargetkan Selesai 15 Desember 2026

“Pajak daerah merupakan tulang punggung pembangunan. Pembangunan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai bantuan kepada masyarakat bersumber dari pajak yang kita hasilkan bersama,” ujar Subandi dalam sambutan kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak Tahun 2026 di Fave Hotel Sidoarjo, Kamis (12/11/2026).

Capaian realisasi pajak tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, terutama wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Karena itu, Subandi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Ia juga mendorong agar Pendapatan Asli Daerah terus ditingkatkan melalui optimalisasi potensi pajak daerah, salah satunya dengan mempercepat digitalisasi sistem perpajakan untuk mempermudah pelayanan dan pembayaran pajak.

“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi. Kesadaran dan kepatuhan membayar pajak harus terus ditingkatkan karena manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Yudhi Iriyanto menjelaskan bahwa kegiatan Bulan Panutan Wajib Pajak merupakan bentuk apresiasi kepada wajib pajak dan seluruh pemangku kepentingan yang berperan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan data BPPD, masih terdapat kekurangan sekitar Rp281 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun anggaran 2026.

Yudhi menyampaikan capaian penerimaan dari sejumlah jenis pajak menunjukkan perkembangan positif, antara lain pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran yang telah mencapai kisaran 87–92 persen dari target. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dan mitra usaha dalam memahami fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

“Kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pajak bagi pembangunan. Peningkatan kepatuhan ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dan mitra usaha terhadap fungsi pajak mulai terbuka,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Sidoarjo memberikan penghargaan kepada wajib pajak panutan sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dan kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Penghargaan diberikan dalam 12 kategori kepada total 62 penerima, mencakup apresiasi bagi instansi pemerintah, lembaga, dan badan usaha untuk sejumlah jenis pajak. Kategori tersebut meliputi pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, PBJT sektor perhotelan, makanan dan minuman, tenaga listrik, BPHTB kepada notaris dan wajib pajak orang pribadi, serta PBB‑P2 kepada badan usaha, orang pribadi, dan desa panutan. Selain itu, diberikan pula apresiasi atas kepatuhan pembayaran opsen PKB dan opsen BBNKB, disertai pengundian bagi wajib pajak patuh dengan satu pemenang dari setiap kecamatan.

Baca juga:

Modus Cari Istri Untuk Dieksploitasi, Pelaku Dibekuk Polisi

Yudhi menambahkan, penilaian wajib pajak panutan didasarkan pada tiga kriteria utama, yaitu kepatuhan, ketepatan, dan kedisiplinan dalam memenuhi batas waktu pembayaran pajak. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada unsur pemerintah, BUMN, lembaga profesi, serta mitra usaha yang selama ini mendukung penguatan pelayanan, mempermudah kanal pembayaran, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mendukung pengelolaan dan pemungutan pajak daerah.

Pada kesempatan tersebut, BPPD juga memperkenalkan Si Pajo atau Si Pajak Sidoarjo, maskot yang divisualisasikan dalam bentuk karakter semut. Pemilihan semut mengandung filosofi kekompakan dan semangat gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. @dieft

Respon (1)

Komentar ditutup.