BKKBN Jatim Pertahankan ZI-WBK/ZI-WBBM & Sertifikasi ISO 37001:2025
SURABAYA, kasatmata.id | Komitmen reformasi birokrasi dan integritas pelayanan publik dipertegas. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur bertekad mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), sekaligus mematangkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025. Hal tersebut disampaikan dalam acara pembinaan yang dihadiri Inspektur Utama (Irtama) Kemendukbangga/BKKBN Ucok Abdulrauf Damenta, Jumat (4/9/2026) di Ruang Lestari Kantor Perwakilan BKKBN Jatim.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Shodiqin, menegaskan bahwa kedua predikat tersebut bukan sekadar pencapaian sesaat, melainkan tanggung jawab seluruh pegawai untuk terus dijaga dan ditingkatkan.
Baca juga:
Kenang Alfan, Forkopimda Sidoarjo Santuni 1.000 Pengemudi Ojol
“Kami dari Kemendukbangga Jawa Timur berupaya mempertahankan predikat ZI-WBK/ZI-WBBM karena ini sudah kita peroleh beberapa tahun yang lalu dan mungkin salah satu provinsi yang sudah mempunyai dua predikat langsung yang harus kita pertahankan. Dan alhamdulillah komitmen dari semua pegawai insyaallah mendukung,” ujar Shodiqin.
Penilaian sertifikasi SMAP ISO 37001:2025 turut dihadiri langsung Irtama selaku Dewan Pengarah. Shodiqin menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh arahan, termasuk sosialisasi anti-penyuapan hingga tingkat kecamatan, serta klarifikasi selisih data kegiatan di kabupaten/kota guna memastikan akurasi dan akuntabilitas.
“Tadi sudah banyak arahan. Kami akan mengikuti dan melaksanakan petunjuk Bapak Irtama terutama terkait data termasuk pegawai kami yang sampai di tingkat kecamatan tetap mendapatkan sosialisasi terkait anti penyuapan, gratifikasi dan sebagainya,” terangnya.
Sementara itu, Irtama Ucok Abdulrauf Damenta menilai pemenuhan aspek dokumen ISO BKKBN Jatim sudah sangat baik, namun ia mengingatkan bahwa kualitas pelayanan di lapangan menjadi tolok ukur utama.
“Kami melihat dari aspek dokumen sangat bagus ya. Artinya memenuhi kriteria ISO. Namun kami berpesan juga dalam hal ISO ini tidak hanya masalah pemenuhan dokumen, tapi bagaimana terhadap kualitas layanan di lapangan,” kata Ucok.
Baca juga:
Tim Dokkes Polresta Sidoarjo Patroli Kesehatan Pantau Kondisi Santri
Ia menekankan bahwa pencegahan maladministrasi, penyuapan, serta penyalahgunaan wewenang harus berjalan beriringan dengan ketepatan data. Mengingat layanan BKKBN berbasis data siklus hidup masyarakat, setiap ketidakakuratan — baik kesalahan input maupun unsur kesengajaan — harus diklarifikasi dan ditindaklanjuti.
“Karena setiap satu data yang diinput itu bagi kami sudah cost,” tambahnya.
Irtama juga mengingatkan perlunya strategi jangkauan yang cermat mengingat luasnya wilayah Jawa Timur dengan keterbatasan personel dan anggaran. Kunjungan berkala ke kabupaten/kota hingga kecamatan disarankan untuk memastikan standar pelayanan berjalan konsisten. Diperlukan terobosan baru yang selaras dengan kebijakan pusat dan kondisi kekinian agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat secara optimal. @dieft
Respon (1)
Komentar ditutup.