Perkuat Pengawasan, Bupati Subandi Bentuk Satgas, Kawal Ketat Keamanan MBG Sidoarjo
SIDOARJO, kasatmata.id | Menyusul insiden keracunan massal yang menimpa ratusan santri di Tanggulangin, Bupati Sidoarjo H. Subandi, SH., M.Kn., mengambil langkah tegas untuk perkuat pengawasan seluruh rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Langkah konkret tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi yang dihadiri Forkopimda, Forkopimka, serta seluruh koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Sidoarjo dan KPPG Surabaya, di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).
Bupati Subandi menegaskan bahwa dukungan terhadap program strategis nasional ini tidak boleh hanya berupa seremonial, melainkan harus dibarengi dengan pengawasan nyata di setiap tahapan — mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo. Namun pengawasan tidak cukup dilakukan dengan koordinasi saja. Harus dipastikan seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai SOP,” tegasnya.
Baca juga: 122 Bidang Tanah Telah Terdata Sebagai Lahan Terdampak Pembangunan Flyover Gedangan
Dalam rapat tersebut, Bupati memerintahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan tingkat Kabupaten Sidoarjo yang melibatkan perangkat daerah terkait hingga tingkat kecamatan dan desa. Satgas ini bertugas memantau secara langsung setiap proses pelaksanaan MBG, mulai dari kedatangan bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan, hingga pengiriman ke penerima manfaat.
Bupati juga menyoroti aspek perizinan dan sanitasi SPPG sebagai hal yang tidak dapat ditawar lagi. Seluruh SPPG wajib melengkapi perizinan sebelum beroperasi, dan yang sudah berizin tetap akan diperiksa ulang terkait kelayakan sanitasi dan lingkungan pengolahan makanan.
“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan. Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” ujar Subandi.
Penguatan pendampingan dan pembekalan bagi pengelola SPPG juga menjadi perhatian utama. Bupati meminta pengelola agar disiplin menyeleksi bahan makanan. Bahan yang tidak memenuhi standar kualitas harus langsung dipisahkan dan tidak boleh diolah.
Baca juga:
enylundupan Benih Lobster Terungkap, Kerugian Negara Capai Rp4,6 Miliar
“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.
Bupati berharap seluruh unsur yang terlibat mampu memberikan dukungan dan pendampingan secara maksimal agar program MBG dapat berjalan aman, higienis, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo.
“Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya. @dieft
