Komisi D DPRD Sidoarjo Desak Evaluasi ODL, Prioritaskan Destinasi Lokal dan Transparansi Biaya
SIDOARJO, kasatmata.id | Besarnya biaya kegiatan Outdoor Learning (ODL) di sejumlah sekolah menjadi sorotan serius Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo. Selain dinilai berpotensi membebani kemampuan ekonomi wali murid, kegiatan pembelajaran di luar kelas ini diminta dievaluasi agar lebih transparan, bermanfaat secara edukatif, sekaligus mengoptimalkan potensi wisata dan UMKM lokal daerah.
Persoalan tersebut dibahas dalam hearing Komisi D DPRD Sidoarjo bersama Aliansi Pemantau Implementasi Kebijakan (APIK) di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (11/11/2026). Dalam audiensi ini, APIK menyoroti tarif ODL yang berkisar Rp900 ribu hingga lebih dari Rp1 juta per siswa. Besaran biaya itu dinilai cukup berat bagi sebagian keluarga, dan APIK juga mempertanyakan mekanisme penetapan harga, termasuk dugaan adanya kesepakatan dengan pihak tertentu dalam menentukan tarif kegiatan.
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Moch. Dhamroni Chudlori menegaskan agar kegiatan ODL lebih mengutamakan destinasi di wilayah Sidoarjo. Selain memberikan pengalaman belajar langsung kepada siswa, pemanfaatan lokasi lokal diharapkan ikut menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
Baca juga:
FGD Sespimma Polri ke-76 di Polresta Sidoarjo, Bahas Pengawasan Distribusi Bahan Pokok dan Migas
“Harapan kami, kegiatan ODL ini cukup dilaksanakan di Sidoarjo saja. Selain memberikan pembelajaran kepada anak‑anak untuk mengenal daerahnya sendiri, potensi UMKM dan destinasi lokal juga bisa ikut berkembang,” ujarnya.
Dhamroni menambahkan, pemanfaatan destinasi lokal harus disertai kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) bersama Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) diminta berkoordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan fasilitas. Ia juga mengingatkan agar penentuan biaya ODL memperhitungkan kemampuan ekonomi keluarga, supaya tidak ada siswa yang merasa tersisih karena orang tuanya tidak mampu membayar. Seluruh informasi terkait biaya, pilihan destinasi, dan fasilitas yang diterima siswa wajib disampaikan secara transparan kepada wali murid sejak awal.
APIK menyampaikan aspirasi serupa. Organisasi ini mendorong agar ODL lebih banyak diarahkan ke destinasi dalam daerah, sehingga kegiatan pembelajaran tidak hanya memperkenalkan potensi Sidoarjo kepada siswa, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat setempat.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dispendikbud Sidoarjo Netti Lastiningsih menyampaikan bahwa pembelajaran di luar kelas tetap memiliki nilai penting untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena memberikan pengalaman kontekstual yang tidak selalu bisa didapatkan di dalam ruang kelas.
“Pembelajaran di luar kelas merupakan pembelajaran kontekstual yang dapat dirasakan langsung oleh anak‑anak. Kegiatan ini memberikan pengalaman dan wawasan yang tidak selalu bisa diperoleh di lingkungan sekolah. Karena itu, anak‑anak perlu diajak melihat dan belajar langsung dari lingkungan di luar sekolah,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Dispendikbud telah berkoordinasi dengan Disporapar untuk memetakan sejumlah destinasi yang berpotensi menjadi lokasi ODL. Pihaknya juga menjalin komunikasi dengan pelaku UMKM, yang telah merespons dengan mengirimkan materi promosi untuk diteruskan kepada sekolah‑sekolah sebagai alternatif tujuan kegiatan. Dispendikbud juga menekankan pentingnya perencanaan pembiayaan. Sekolah diminta memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai bahan evaluasi dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai ketentuan, agar seluruh pembiayaan tidak dibebankan sepenuhnya kepada orang tua siswa. Kebutuhan modul maupun narasumber dapat direncanakan melalui sumber anggaran yang diperbolehkan, termasuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Baca juga:
Danrem Bhaskara Jaya Matangkan Persiapan Penutupan TMMD ke-13
Kabid Mutu Pendidikan Dispendikbud Sidoarjo Lilik Sulistyowati menambahkan, pelaksanaan ODL untuk jenjang SMP untuk sementara ditunda mengikuti arahan kepala dinas. Kebijakan ini diambil demi efisiensi anggaran serta menindaklanjuti arahan Bupati Sidoarjo agar kegiatan ODL tidak dilaksanakan ke luar kota.
“Untuk jenjang SMP sesuai dari pihak Kadis dipending dulu. Akhirnya kita pending karena mengingat efisiensi dan kebijakan yang disampaikan Bupati. Tidak ada yang pergi ODL luar kota,” jelas Lilik.
Dalam audiensi tersebut, Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Sidoarjo Aris Setiawan juga hadir untuk membahas pelaksanaan ODL di lingkungan sekolah. Evaluasi ODL secara menyeluruh di Sidoarjo diharapkan mencakup mekanisme kegiatan, penentuan destinasi, transparansi pembiayaan, hingga kesiapan fasilitas, agar kegiatan pembelajaran di luar kelas tetap bermanfaat secara edukatif tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi keluarga dan prinsip kesetaraan bagi seluruh peserta didik. @dieft
Respon (1)
Komentar ditutup.