SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo dan Bappeda Sidoarjo membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta merumuskan program-program prioritas yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Sidoarjo dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, Selasa (11/02/2025).
Baca juga :
WBBM 2025: Kejati Jatim Tingkatkan Reformasi Birokrasi
Hadir dalam forum tersebut sebagai narasumber Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasihgun, Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi S.H bersama Kepala Bappeda Heri Soesanto guna merancang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Plt Bupati Sidoarjo H. Subandi S.H mengatakan, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada 2026 adalah Sidoarjo maju, sejahtera, dan berkarakter dengan berbasis pada kemandirian ekonomi, keunggulan SDM, dan berkelanjutan.
”RKPD Kabupaten Sidoarjo ini dipadukan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur” ucap Subandi.
Kemudian apa saja arah kebijakan pembangunan Sidoarjo, dipaparkan oleh Plt. Bupati Sidoarjo :
1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
2. Pengentasan kemiskinan dan pemerlu (pihak-pihak yang memerlukan) pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) secara tepat sasaran dan bertahap.
3. Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pengelolaan potensi lokal, pertanian, perikanan, yang terintegrasi dengan potensi utama perdagangan dan industri.
4. Tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, serta didukung kapasitas aparatur yang lincah.
5. Infrastruktur pelayanan yang ramah lingkungan dan tahan terhadap bencana.
Dalam forum konsultasi publik itu, Plt Bupati Subandi mengucapkan terima kasih atas kehadiran berbagai pihak. Baik perwakilan perguruan tinggi, pengusaha, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi perempuan, maupun tim penggerak PKK, dan perangkat daerah.
“Forum konsultasi publik ini sangat penting karena menjadi salah satu sarana pemberdayaan masyarakat, masyarakat bisa berperan dalam pengambilan keputusan bersama pemangku kepentingan (stakerholders) pembangunan lainnya” tegasnya.
Sebagai pimpinan daerah, Plt Bupati Subandi mengharapkan seluruh komponen dan pelaku pembangunan yang hadir dalam forum konsultasi publik itu berkenan memberikan sumbangsih, pemikiran, sehingga, melalui forum komunikasi perencanaan RKPD pada tahun 2026 dapat diakomodir.
Aspirasi berbagai stakeholders akan dipadukan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah dan hal tersebut juga menjawab permasalahan dan kebutuhan skala prioritas pada 2026.
”Semoga forum konsultasi ini terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo” pungkas sebagai Bupati Sidoarjo terpilih periode 2025–2030.
Abdillah Nasih juga menyampaikan Saran dan Masukan Legislatif dalam Penyusunan Rancangan Awal KPD Kabupaten Sidoarjo 2026.
“Ada sedikitnya empat fokus penting, saran dan solusi tepat, yaitu :
Pertama, penanganan banjir. Problem banjir ini bisa diatasi dengan peningkatan kapasitas saluran drainase. Optimalisasi sistem pengendalian banjir. Penguatan regulasi sistem tata ruang. Dan perlunya teknologi mitigasi guna mengurangi risiko genangan serta menciptakan lingkungan yang aman berkelanjutan.
Kedua, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, and recycle). Selain itu, optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah, juga edukasi dan regulasi untuk mengurangi timbunan sampah. Demi menciptakan lingkungan yang bersih berkelanjutan.
Ketiga, memperhatikan sekolah yang fasilitasnya kurang layak, dibutuhkan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sekolah yang rusak. Guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pendidikan yang baik.
Keempat, perhatian pada era digitalisasi dan penyesuaian Gen-Z, disini diperlukan optimalisasi layanan berbasis digital serta inovasi yang adaptif untuk mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi Gen-Z dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
”Untuk itu, kita harus mengimbangi dengan proses-proses perencanaan yang bottom up dan lebih banyak menerima masukan masyarakat dalam menyusun RKPD 2026” tandas Abdillah Nasih.
Menurutnya ditahun 2025 banyak PR (pekerjaan rumah) yang bisa di-push untuk diselesaikan pada 2026. Perlu dibuat daftar prioritas. Apa saja PR-PR itu, misalnya : terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
”Jangan sampai perda yang digodok pada 18 Desember 2024 itu, tidak dapat diaplikasikan,” tegas Nasih.
Begitu pula program Satu Desa Satu Duta Wisata, jangan hanya menjadi jargon, tapi harus muncul dalam perencanaan pembangunan. Kabupaten Sidoarjo harus punya perhatian khusus pada pariwisata. Terutama harus ada upaya memaksimalkan potensi wisata untuk sarana outdoor learning (ODL) siswa sekolah.
”Kedepan, bagaimana APBD terkait RKPD 2026, juga ada push di titik berat sektor pariwista,” tambahnya.
Abdillah Nasih mengajak masyarakat Kabupaten Sidoarjo tidak lagi punya mindset bahwa Sidoarjo adalah kota penyangga. Itu menimbulkan kesan inferior. Kabupaten Sidoarjo punya kemampuan untuk menjadi kota internasional, seperti Kota di Singapura dan Kota Damaskus di Suriah.
Baca juga :
Kejaksaan Tinggi Jatim Apresiasi Peran Muslimat NU
”Sidoarjo sangat memungkinkan bisa sejajar dengan kota-kota di negara lain,” seru Abdillah Nasih.
Harapannya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengandalkan APBD dalam melaksanakan pembangunan. “Sudah waktunya melirik kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan menjalin kemitraan, banyak PR-PR pembangunan yang bisa diselesaikan. Pendekatan pembangunan lebih berorientasi pada cooperation, collaboration, and participation (CCP). Dan disini DPRD akan terus men-support selama itu memang untuk rakyat dan kemajuan Sidoarjo,” pungkas Abdillah Nasih. @dieft
