Khofifah Kukuhkan Shodiqin Jadi Kaper BKKBN Jatim, Fokus Kualitas Penduduk dan Tekan Pernikahan Dini
Surabaya, kasatmata.id | Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi kukuhkan Shodiqin, S.H., M.M., sebagai Kepala Perwakilan (Kaper) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur. Prosesi pengukuhan berlangsung dengan khidmat di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (29/5).
Dalam amanatnya pada acara tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya memperkuat program kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), sekaligus mengakselerasi penurunan angka stunting di seluruh 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Ia menekankan bahwa upaya tersebut menjadi kunci untuk membangun generasi muda yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga:
Danrem Bhaskara Jaya Jalin Sinergi dengan Sepeda Polygon
Menanggapi arahan gubernur, Shodiqin menyampaikan komitmennya untuk mengubah paradigma masyarakat terkait program KB yang selama ini dianggap hanya untuk membatasi jumlah anak. “Pesan yang disampaikan Ibu Gubernur sangat jelas, bahwa KB bukan tentang membatasi jumlah anak, melainkan mengatur jarak kelahiran dengan baik. Hal ini diharapkan mampu menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur ke tingkat yang seserendah mungkin,” ujarnya usai proses pengukuhan.
Menurut Shodiqin, kondisi demografi Jawa Timur saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif, tercermin dari dua indikator makro utama. Total Fertility Rate (TFR) Provinsi ini tercatat sebesar 1,9, yang berarti rata-rata perempuan di Jatim melahirkan antara 1 hingga 2 anak. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 2,1. Selain itu, prevalensi stunting di Jatim berhasil ditekan hingga kisaran 14 persen, menjadikannya provinsi dengan tingkat stunting terendah kedua di Indonesia setelah Provinsi Bali.
“Capaian ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk terus mempertahankan dan bahkan menurunkannya lebih jauh. Kami tidak bisa mengizinkan angka stunting naik kembali. Oleh karena itu, Kemendukbangga/BKKBN tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.
Namun demikian, Shodiqin mengakui bahwa masih terdapat tantangan berat yang harus dihadapi, salah satunya adalah tingginya angka pernikahan dini yang terutama terjadi di kawasan Tapal Kuda (daerah pedalaman yang meliputi Kabupaten Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, dan Nganjuk). Faktor budaya, kondisi ekonomi, serta tradisi perjodohan yang dianggap kolot masih mengakar kuat di masyarakat setempat.
“Di beberapa daerah, masih melekat anggapan bahwa dengan menikahkan anak di usia muda, tanggung jawab orang tua akan beralih sepenuhnya ke pasangan anak. Persepsi ini yang harus kita koreksi bersama melalui pendekatan yang tepat dan sesuai konteks lokal,” urainya.
Baca juga:
Polres Batu Rampungkan Jembatan Merah Putih, Akses Warga Aman
Sebagai langkah konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Jatim siap meluncurkan strategi edukasi masif mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan pembangunan ketahanan keluarga. Program ini akan dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan se-Jatim, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga jaringan pondok pesantren yang memiliki peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat.
“Kami sangat mengharapkan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh pimpinan daerah di Jawa Timur agar program-program penguatan kualitas penduduk ini dapat berjalan secara optimal dan benar-benar menyentuh akar rumput di tingkat masyarakat,” pungkas Shodiqin. @dieft
