Genap 100 Hari Bupati-Wabup Sidoarjo Dapat Sorotan Tajam Masyarakat

Faisal selaku bendahara dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (LSM PKN), pada hari Rabu (04/06/2025).

Genap 100 Hari Bupati-Wabup Sidoarjo Dapat Sorotan Tajam Masyarakat

SIDOARJO, kasatmata.id – Genap 100 hari duet kepemimpinan Bupati dan Wakil bupati Sidoarjo banyak kritikan dari beberapa kalangan masyarakat salah satunya LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) Sidoarjo.

“Genap 100 hari duet Subandi–Mimik memimpin Sidoarjo aktivitas terlihat sangat padat : blusukan, seremoni, unggahan media sosial nyaris setiap hari” ucap Faisal selaku bendahara dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (LSM PKN), pada hari Rabu (04/06/2025).

Namun sebagian masyarakat banyak bertanya : di mana hasil nyatanya…?.

Menurutnya di balik sorotan kamera, pengawasan dari pihak pemerintahan terkesan lemah, birokrasi lamban, dan reformasi tak kunjung jalan. Masalah klasik masih jadi hiasan harian, salah satunya, perumahan ilegal di beberapa titik .

“Banyak perumahan dibangun tanpa izin. Konsumen tertipu, tapi dinas diam,” lanjutnya dalam obrol santainya bersama awak media.

“Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DP-2 CKTR) yang seharusnya jadi pengawas utama, justru minim aksi bahkan dinas terkesan diam, pengembang aman” tambah Faisal.

“DP-2 CKTR lebih sering lihat layar daripada turun ke lapangan,” ujar Faisal.

Respons cepat baru muncul jika aduan viral di media sosial. Seperti kasus banjir di kecamatan Taman dan kecamatan Sukodono. Setelah video warga menyebar luas, alat berat langsung dikerahkan.

“Kalau sistem kerja hanya bereaksi saat viral, itu bukan kepemimpinan. Namanya panik dan pencitraan,” ketusnya.

Dijelaskan pula perombakan internal hingga kini belum terlihat. Tidak ada audit OPD, tak ada rotasi pejabat, tak ada evaluasi menyeluruh. Layanan perizinan masih lamban, aduan publik terkait perizinan tidak jelas tindak lanjutnya.

Subandi–Mimik memang aktif tampil, tapi publik mulai jengah jika yang ditonjolkan hanya konten seremonial tanpa perbaikan sistem.

“Sidoarjo tak butuh pemimpin yang sibuk unggah kegiatan, akan tetapi butuh pemimpin punya nyali menyentuh langsung ke titik-titik kotor di dalam birokrasi,” tegas Faisal.

“100 hari bukan waktu cukup untuk menyelesaikan semuanya. Tapi cukup untuk menunjukkan arah. Dan sejauh ini arah itu belum jelas, kalau semua hanya dikendalikan oleh linimasa, maka yang bekerja bukan Bupati, tapi admin medsos” pungkasnya.

Harapan masyarakat Bupati-Wabup Sidoarjo demi berkembangnya kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik seperti yang telah disampaikan dalam visi misinya selama ini. Seperti melakukan sidak baik kontrol administratif maupun kinerja kedinasan dibawah secara langsung, karena mau tidak mau dalam struktur kepemerintahan juga ada OPD dan dinas lainnya. @dieft