Pentingnya Optimalisasi TPS3R, Bupati Subandi Ajak Semua Pihak “Berperang” Lawan Masalah Sampah
Sidoarjo, kasatmata.id | Masalah sampah di Kabupaten Sidoarjo menjadi prioritas serius pemerintah daerah. Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat dan stakeholder.
Baca juga:
Polres Jember Peduli Kesehatan Buruh, Gelar MCU Gratis Jelang May Day
Pernyataan itu disampaikannya setelah melakukan pendampingan di tiga desa, yaitu Desa Kepadangan dan Desa Kebaron (Kecamatan Tulangan), serta Desa Ketegan (Kecamatan Tanggulangin), yang diikuti dengan rapat evaluasi di Ruang Opsroom Pemkab Sidoarjo pada Rabu (22/4).
Subandi menyoroti pentingnya optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS3R) di seluruh wilayah. Terkait beberapa TPS3R yang belum berjalan sesuai target, ia telah memberikan instruksi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pendampingan intensif, terutama pada unit yang belum beroperasi secara maksimal.
“Kita akan melakukan pemetaan menyeluruh terkait persoalan yang ada, baik dari sisi pengelolaan, lokasi, maupun faktor pendukung lainnya. Setiap TPS3R yang tidak berjalan harus diawasi dan segera mendapatkan solusi,” ujar Subandi.
Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk melakukan evaluasi rutin setiap bulan dan pemantauan harian di lapangan. Subandi juga mengingatkan bahwa kesuksesan penanganan sampah tidak terlepas dari kerja keras dan kesadaran masyarakat, mengingat masih banyak ditemukan kasus pembuangan sampah sembarangan, bahkan dari warga luar wilayah desa.
Sebagai langkah tegas, pemerintah daerah berencana menggandeng pihak kepolisian untuk memberikan efek jera bagi pelanggar aturan pengelolaan sampah. “Apabila sudah diberikan peringatan namun masih terjadi pelanggaran, kita akan melibatkan kepolisian untuk penindakan lebih lanjut,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo Arif Mulyono mengungkapkan bahwa banyak desa telah memiliki struktur pengurus pengelolaan sampah, namun belum berfungsi optimal.
“Permasalahan utama pertama adalah manajemen yang kurang baik – pengurus sudah ada namun tidak berjalan sesuai peran. Jika manajemen berjalan dengan baik, hasil pemilahan sampah dapat dijual, sedangkan residunya akan dibantu untuk diangkut,” jelas Arif.
Permasalahan kedua, lanjutnya, adalah kurangnya pemanfaatan tungku pembakaran (insinerator). DLHK akan melakukan pendampingan agar proses pembakaran sampah dapat dilakukan dengan benar dan aman menggunakan fasilitas yang ada.
Arif juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan iuran masyarakat, yang berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000 per bulan per rumah tangga. Dana tersebut seharusnya dialokasikan secara rinci untuk kebutuhan petugas pemilah, transportasi sampah, dan pengangkutan residu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Apabila ditemukan oknum pengurus yang tidak amanah dalam mengelola dana iuran, hal tersebut dapat masuk ke ranah hukum pidana. Masyarakat yang merasa dirugikan dapat menyampaikan pengaduan jika sudah membayar namun pengelolaan tidak berjalan dengan baik,” ujarnya.
DLHK juga siap melakukan pendampingan untuk membentuk kepengurusan baru yang lebih akuntabel dan konsisten dalam menjalankan tugas.
Baca juga:
Polres Jember Peduli Kesehatan Buruh, Gelar MCU Gratis Jelang May Day
Subandi menegaskan kembali bahwa keberhasilan penanganan sampah sangat bergantung pada sinergi dari semua lapisan masyarakat. “Sampah adalah tanggung jawab bersama – mulai dari Bupati, DLHK, Camat, Kepala Desa, hingga RT/RW. Saat ini, semua pihak sedang berjuang serius atau ‘berperang’ melawan sampah, dan hal ini hanya dapat terselesaikan jika seluruh stakeholder turut berperan aktif,” pungkasnya. @dieft
