SIDOARJO, kasatmata.id | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat konsolidasi lintas sektor melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pemantauan Perkembangan Politik yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (7/7/2026). Pertemuan strategis ini menjadi momentum bagi Pemkab Sidoarjo bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyamakan persepsi dalam sinergikan stabilitas keamanan regional sekaligus mengakselerasi implementasi program prioritas pemerintah pusat.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, ini dihadiri oleh jajaran DPRD Kabupaten Sidoarjo, unsur Forkopimda, serta perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Sidoarjo. Pertemuan ini menegaskan komitmen daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif.
Baca juga:
Terancam Terusir dari Rumah Sendiri, Dawam Sholihudin Pertanyakan Keadilan Hukum di Sidoarjo
Dalam arahannya, Bupati Subandi menekankan bahwa stabilitas daerah merupakan fondasi utama bagi kemajuan pembangunan. Menurutnya, tugas pemerintah tidak hanya terbatas pada urusan administratif, melainkan mencakup penguatan ketahanan sosial dan pemeliharaan harmoni di tengah masyarakat.
”Sidoarjo memegang peran krusial dalam mendukung stabilitas Jawa Timur. Oleh karena itu, kita harus memastikan seluruh elemen, mulai dari Forkopimda, tokoh agama, hingga masyarakat luas, bergerak dalam satu frekuensi untuk menciptakan iklim daerah yang kondusif,” ujar Subandi.
Akselerasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu poin krusial yang menjadi bahasan utama adalah dukungan penuh Pemkab Sidoarjo terhadap program nasional, yaitu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Bupati Subandi menilai program ini sangat vital dalam upaya jangka panjang meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini.
Untuk memastikan keberhasilan program tersebut, Subandi menginstruksikan adanya sinergi yang ketat antara Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
”Keberhasilan MBG sangat bergantung pada pengawasan kolektif. Kita harus memastikan kualitas, keamanan pangan, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat benar-benar terjamin di lapangan,” tegasnya.
Integrasi Ketahanan Pangan Lokal
Guna mendukung keberlanjutan program MBG, Pemkab Sidoarjo akan mengintegrasikan program Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di tingkat desa dan kelurahan sebagai ekosistem pendukung. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan serapan produk pangan lokal sekaligus menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.
Baca juga:
Langkah Akselerasi Pengembangan Sektor Pariwisata, Pemkab Sidoarjo Kukuhkan 26 Anggota BPPD
Secara khusus, Bupati Subandi memerintahkan jajarannya untuk memfokuskan ketahanan pangan daerah pada pemenuhan tiga komoditas pokok, yakni beras, gula, dan minyak.
”Fokus utama kita adalah pada tiga item kebutuhan dasar masyarakat ini. Kehadiran program ketahanan pangan harus berdampak langsung, yakni mampu meringankan beban ekonomi masyarakat dan memastikan ketersediaan pasokan yang stabil,” tambahnya.
Mengakhiri rakor tersebut, Bupati Subandi mengajak seluruh pemangku kepentingan—termasuk dunia usaha dan elemen masyarakat—untuk terus merapatkan barisan. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi penerus bangsa, demi mewujudkan Sidoarjo yang aman, sehat, maju, dan berdaya saing. @dieft
