Kuasa Hukum Barata Persada Kecewa, Hearing Digelar Terkesan Hanya Sebagai Forum Dengar
SIDOARJO, kasatmata.id | Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar hearing di Gedung DPRD Sidoarjo, Rabu (11/11/2026), yang dipimpin langsung Ketua Komisi D Moch. Dhamroni Chudlori. Hearing ini dihadiri tim kuasa hukum Barata Persada, Raskita Sembiring dan Agustinus Milla Ate, S.H., serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo dan pihak sekolah.
Dalam pemaparannya, Barata Persada menyampaikan tiga catatan utama temuan di lokasi revitalisasi SDN Ngaringanrejo. Pertama, diduga ada material bangunan yang dikeluarkan menggunakan kendaraan proyek tanpa Standar Operasional Prosedur yang jelas. Kedua, timnya menemukan oknum yang mengaku sebagai mahasiswa berada di area proyek, namun tidak mendapatkan penjelasan konkret dari perwakilan sekolah; tim juga mempertanyakan proses pembongkaran serta tidak ditemukannya alat pelindung diri di lokasi pekerjaan. Ketiga, Barata Persada mempertanyakan mekanisme pengelolaan proyek, khususnya dugaan keterlibatan pihak ketiga atau kontraktor, yang hingga saat ini belum mendapatkan klarifikasi resmi dari SDN Ngaringanrejo.
Baca juga:
Komisi D DPRD Sidoarjo Desak Evaluasi ODL, Prioritaskan Destinasi Lokal dan Transparansi Biaya
Temuan serupa juga dijumpai di SDN 1 Wonokasihan, mulai dari pagar lokasi proyek yang tertutup, pekerja yang tampak tidak menggunakan helm dan sepatu pengaman, hingga cakupan pekerjaan yang dinilai belum memenuhi standar keselamatan. Selain persoalan teknis proyek, Barata Persada juga melaporkan dugaan penghalangan tugas jurnalisme saat menyerahkan surat permohonan audiensi. Pihak kepala sekolah diduga menolak surat tersebut dengan alasan Barata Persada tidak berada di bawah naungan PWI.
“Keterbukaan informasi kepada publik berkaitan dengan penggunaan APBN ini kan sangat diperhatikan pemerintah. Justru kami menemukan adanya ketertutupan informasi, dan ini sangat serius. Mohon bisa ditindaklanjuti,” ujar perwakilan Barata Persada.
Baca juga:
FGD Sespimma Polri ke-76 di Polresta Sidoarjo, Bahas Pengawasan Distribusi Bahan Pokok dan Migas
Menanggapi aduan itu, Sekretaris Dispendikbud Sidoarjo Netti Lastiningsih menyampaikan permohonan maaf atas kurangnya kesesuaian komunikasi antara pihak dinas, sekolah, dan Barata Persada. Sebagai tindak lanjut, Dispendikbud berencana berkoordinasi dengan Diskominfo untuk mengadakan advokasi dan pembinaan komunikasi bagi seluruh sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Sidoarjo secara bertahap mulai 18 November, agar pengelola sekolah memahami teknik berkomunikasi dengan media. Dispendikbud juga menyampaikan bahwa kegiatan Pembelajaran di Luar Kelas (ODL) tetap memiliki nilai edukasi kontekstual, dan pihaknya akan terus melakukan refleksi serta evaluasi.
Kepala SDN Ngaringanrejo juga memberikan klarifikasi. Ia menyampaikan permohonan maaf, sekaligus menjelaskan bahwa saat itu sekolah sedang menjalani rehabilitasi total sehingga kegiatan belajar dipindahkan ke pondok pesantren. Terkait oknum yang mengaku mahasiswa, kepala sekolah menjelaskan orang tersebut adalah kerabat pelaksana proyek bernama Kak Indah, yang kebetulan jurusannya berkaitan dengan bangunan dan hanya ingin melihat kondisi proyek. Pelaksana revitalisasi adalah Pak Samsul Haji, dan sekolah juga telah membentuk tim P2SP.
Penjelasan kepala sekolah ini langsung disanggah Barata Persada. Mereka menegaskan memiliki bukti rekaman dan foto dengan tanggal berbeda yang menunjukkan orang tersebut tampak berada di lokasi proyek hampir setiap hari, sehingga pernyataan “hanya satu hari” dianggap tidak dapat dibenarkan. Barata Persada menambahkan bahwa timnya sudah berkali-kali melakukan konfirmasi di lapangan, namun informasi yang dibutuhkan tetap sulit didapatkan dan terkesan ditutup-tutupi.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo menyampaikan catatan penutup, menilai keluhan Barata Persada lahir dari kepedulian terhadap dunia pendidikan. Ia menekankan pentingnya intervensi aktif Dinas Pendidikan untuk mengawasi proyek revitalisasi sekolah, karena kepala sekolah sudah memiliki beban berat mengurus proses belajar mengajar dan tidak seharusnya dibebani tugas pengawasan teknis pembangunan sendirian. Pengawasan spesifikasi, kualitas, dan pelaksanaan proyek harus dilakukan secara simultan oleh dinas terkait.
Baca juga:
Sidang Paripurna, Bupati Sidoarjo Tegaskan Larangan Pungli dan Penahanan ljasah
Hearing Digelar Terkesan Hanya Sebagai Forum Dengar
Usai hearing, kuasa hukum Barata Persada sampaikan kekecewaannya, “hearing yang digelar pada hari ini ujungnya mengecewakan terkesan hanya sebagai forum dengar saja, aduan kami terkait proyek revitalisasi kedua sekolah tersebut belum mendapatkan jawaban yang menjawab substansi persoalan. Seluruh dokumen dan bukti aduan sudah dilampirkan ke Komisi D, dan saat ini pihaknya masih menunggu jawaban tertulis resmi dari Komisi D serta langkah evaluasi terhadap Dispendikbud dan kedua sekolah” tegas Allan.
Barata Persada juga mengungkapkan adanya agenda aksi pada 16, 17, 18, dan 19 November yang ditujukan kepada DPRD Sidoarjo serta Dispendikbud. Jika persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti, mereka mengancam akan mengambil langkah hukum lebih lanjut, termasuk melaporkan ke Inspektorat atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Menurut penilaian mereka, hearing hari ini terkesan hanya menjadi forum dengar, dan aduan terkait ODL di SMP Negeri 3 Sidoarjo bahkan belum sempat dibahas secara mendalam. Barata Persada menegaskan akan terus berjuang demi terwujudnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan program pendidikan dan proyek pembangunan sekolah di Kabupaten Sidoarjo. @dieft
Respon (1)
Komentar ditutup.