Tepat Waktu, Bupati Subandi Serahkan LKPD 2025 ke BPK Jatim
SIDOARJO, kasatmata.id | Bupati Sidoarjo, H. Subandi, bersama Sekretaris Daerah Fenny Apridawati, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur.
Baca juga:
Dari London hingga Seoul, Rasa Bhayangkara Nusantara Menembus Dunia
Bupati Subandi serahkan LKPD yang dilakukan serentak oleh seluruh pemerintah daerah se-Jawa Timur di kantor BPK Jatim, Jalan Raya Ir. H. Juanda, Kecamatan Gedangan, pada Senin (30/3/2026). Acara turut dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Kepala BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin.
Penyerahan LKPD merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56, yang mewajibkan laporan disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini nantinya akan diaudit untuk menentukan tingkat kewajarannya.
Gubernur Khofifah mengapresiasi ketepatan waktu seluruh daerah, termasuk Sidoarjo. Menurutnya, hal ini mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Ketepatan waktu ini menunjukkan komitmen yang kuat. Saya berharap kualitas laporannya juga terus meningkat, tidak hanya tepat waktu tapi juga berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Jatim menyampaikan bahwa ketepatan waktu ini sangat mendukung kelancaran proses audit. Ia juga berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan.
Di kesempatan terpisah, Bupati Subandi menyampaikan harapannya agar hasil audit nantinya dapat memotivasi jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja. Ia menegaskan komitmen kuat untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih selama ini.
Baca juga:
Polres Bojonegoro Gandeng PKDI Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas
“Kami berkomitmen menjaga dan mempertahankan opini WTP. Ini bukti bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terus kami jaga dengan standar tinggi,” tegas Subandi. @dieft
