SIDOARJO, kasatmata.id | Responsif terhadap evaluasi Legislatif Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan komitmen Pemkab Sidoarjo dalam menindaklanjuti seluruh catatan kritis, masukan, maupun saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2025. Penegasan tersebut disampaikan Bupati dalam sesi jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, Rabu (8/7/2026).
Dalam tanggapannya, Bupati Subandi secara khusus mengapresiasi ketajaman analisis dan perhatian mendalam yang diberikan oleh para anggota legislatif. Ia memandang bahwa setiap kritik yang dilayangkan bukanlah hambatan, melainkan “vitamin” yang krusial bagi eksekutif untuk memperbaiki kualitas kinerja birokrasi.
Baca juga:
Perkuat Ketahanan Fiskal, Kanwil DJP Jatim II Gelar Dialog Perpajakan Bersama Pemangku Kepentingan
“Kami menaruh hormat atas segala masukan dan kritik konstruktif dari seluruh fraksi. Catatan-catatan tersebut telah kami pelajari secara komprehensif dan menjadi bahan evaluasi utama bagi kami untuk memastikan seluruh program APBD 2025 berjalan di atas rel yang benar, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati Subandi.
Menjawab Aspirasi melalui Regulasi
Menanggapi poin-poin krusial yang disoroti legislatif mengenai kebutuhan payung hukum yang lebih kuat, Bupati menyatakan kesiapan Pemkab untuk mengakselerasi pembahasan Raperda yang sedang berjalan. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyelaraskan jawaban pemerintah agar sejalan dengan tuntutan legislatif mengenai tiga aspek prioritas:
- Transformasi Pelayanan Publik: Menjawab tuntutan fraksi akan pentingnya kepastian hukum, pemerintah berkomitmen memangkas hambatan birokrasi demi kemudahan akses warga.
- Optimalisasi Aset: Merespons desakan dewan terkait penataan aset daerah agar tidak sekadar menjadi beban pemeliharaan, melainkan menjadi motor penggerak produktivitas daerah.
- Penguatan Kemandirian Fiskal: Menindaklanjuti saran dewan terkait peningkatan PAD agar Sidoarjo memiliki daya tahan fiskal yang lebih tangguh.
Komitmen pada Dampak Nyata
Dalam jawabannya, Bupati Subandi juga menekankan bahwa seluruh program yang termuat dalam LPj APBD 2025 akan terus disesuaikan dengan masukan dewan agar dampaknya menyentuh langsung pada sektor-sektor esensial, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Ia memastikan bahwa kritik dewan akan dijadikan pedoman dalam mengeksekusi sisa anggaran agar lebih tepat sasaran.
Baca juga:
“Pemerintah dan DPRD adalah mitra dalam pembangunan. Jawaban yang kami sampaikan hari ini adalah wujud nyata bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata di meja makan serta kehidupan sehari-hari masyarakat Sidoarjo,” tutupnya.
Rapat paripurna ini menjadi simbol harmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif dalam mengawal akhir masa anggaran 2025, sekaligus menjadi langkah awal menuju pengesahan LPj APBD menjadi Perda yang lebih berkualitas dan berpihak pada rakyat. @dieft
