SIDOARJO, kasatmata.id | Kondisi kritis kembali melanda area tanggul penahan lumpur di titik P10D, Sidoarjo. Peristiwa luberan lumpur yang terjadi sejak Jumat (10/7/2026) lalu memicu kekhawatiran serius lantaran lokasinya yang berdekatan langsung dengan jalur utama rel kereta api dan jalan raya Porong. Merespons situasi tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, bersama anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, meninjau langsung lokasi penanganan darurat yang tengah dilakukan oleh Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS).
Prioritas Keselamatan dan Dampak Ekonomi
Dalam tinjauannya, Wabup Mimik Idayana menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan teknis. Ia meminta pihak PPLS segera merumuskan solusi konkret agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak memicu trauma bencana bagi masyarakat Sidoarjo.
”Segera carikan solusinya dan selesaikan demi keselamatan warga. Kita tidak ingin trauma bencana 20 tahun lalu terulang kembali. Pemkab Sidoarjo berkomitmen penuh untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan pihak terkait guna memastikan penanganan tuntas,” tegas Mimik Idayana di lokasi peninjauan, Senin (13/7/2026).
Baca juga:
Semangat Baru Tahun Ajaran 2026/2027: Bupati Subandi Tekankan Pentingnya Sinergi Guru dan Orang Tua
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti implikasi ekonomi dari kebocoran tanggul ini. Menurutnya, kegagalan dalam menanggulangi luberan tersebut tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga berisiko melumpuhkan akses logistik nasional.
”Ini adalah jalan nasional. Jika tidak segera ditangani, dampaknya bisa meluas ke sektor ekonomi regional hingga nasional. Saya meminta PPLS mempercepat pembuangan volume air lumpur ke Sungai Porong dan segera melakukan penguatan pada seluruh dinding tanggul,” ujar Bambang Haryo.
Mitigasi dan Early Warning System
Lebih jauh, Bambang Haryo mendesak Pemkab Sidoarjo untuk segera merealisasikan sistem peringatan dini (early warning system). Sistem ini dinilai krusial untuk meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa dan kerugian material jika terjadi peningkatan intensitas bencana di masa mendatang.
”Mengingat ada ratusan ribu warga di zona terdampak, sistem peringatan dini harus segera direalisasikan agar evakuasi dapat dilakukan dengan sigap dan terukur,” tambahnya.
Analisis Teknis PPLS
Menanggapi instruksi tersebut, Ketua Tim Perencanaan Teknik PPLS, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa penurunan tanah (land subsidence) menjadi penyebab utama kerentanan tanggul. Berdasarkan data pengukuran, terjadi penurunan permukaan tanah rata-rata setengah meter per tahun di titik-titik tertentu, termasuk P10D.
Baca juga:
MPLS SMAN 2 Sidoarjo, Wakapolresta Sidoarjo Tekankan Kedisiplinan dan Literasi Digital
”Faktor geologi wilayah Sidoarjo yang berupa endapan sedimen dengan daya dukung tanah rendah, ditambah pengaruh sesar aktif Siring dan Watukosek, membuat stabilitas tanggul sangat dinamis. Beban timbunan yang ada saat ini terus kami evaluasi untuk menentukan elevasi yang tepat bagi penguatan ke depan,” papar Arif.
Saat ini, PPLS tengah melakukan langkah darurat berupa peninggian tanggul setinggi 1 meter. Arif juga memastikan bahwa secara teknis tidak ada peningkatan volume semburan secara signifikan. Berdasarkan data terbaru, volume semburan saat ini berada di angka 27.000 hingga 32.000 meter kubik per hari, jauh menurun dibandingkan awal terjadinya bencana dua dekade silam yang mencapai 100.000 hingga 120.000 meter kubik per detik. @dieft
