Persentase Turun Tapi Jumlah Naik, Bupati Subandi Ajak Semakin Fokus Percepat Penurunan Kemiskinan
SIDOARJO, kasatmata.id | Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo per Maret 2026. Persentase penduduk miskin kini berada di angka 4,38 persen, turun tipis dari 4,40 persen pada periode yang sama tahun lalu. Capaian ini menempatkan Sidoarjo sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di seluruh Jawa Timur, sekaligus berada jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 9,06 persen.
Namun di balik angka yang membanggakan tersebut, ada catatan penting. Kepala BPS Sidoarjo, Bagyo Trilaksono, menyampaikan bahwa secara absolut prosentase turun tapi jumlah penduduk miskin justru naik sedikit — dari 107.570 jiwa pada Maret 2025 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026.
“Kondisi ini diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan persentase penduduk miskin,” jelas Bagyo saat memaparkan data di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Rabu (21/10/2026).
Tren 10 Tahun: Kemajuan yang Nyata
Meski ada kenaikan jumlah di tahun berjalan, dalam jangka panjang trennya tetap positif. Sepuluh tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Sidoarjo telah berkurang secara signifikan — dari 136.790 jiwa pada Maret 2016 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026, atau turun sebanyak 28.330 jiwa. Persentase kemiskinan juga menurun dari 6,39 persen menjadi 4,38 persen, berkurang sebesar 2,01 poin persentase.
Baca juga:
Finalisasi Tanpa Negosiasi, 600 Personel Gabungan Bongkar Bangli Jalur Waru-Buduran
Di tingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur, posisi Sidoarjo berada di urutan kelima terendah setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang. Sementara di lingkup kabupaten, Sidoarjo berada di urutan terendah, diikuti Banyuwangi, Tulungagung, Blitar, dan Pasuruan.
Bupati Subandi: Semua Pihak Harus Bekerja Lebih Cepat
Menyikapi data tersebut, Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., mengapresiasi capaian namun juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak berpuas diri. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar program penanggulangan kemiskinan semakin tepat sasaran.
“Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” tegas Subandi.
Berbagai intervensi terus diperkuat: mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, penyaluran kursi roda bagi warga difabel, bantuan sembako, hingga dukungan program Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi masyarakat.
Baca juga:
Momen Menyentuh Hati: Kakek Pendorong Becak Diberi Santunan Personel Polsek Jabon di Jalan Raya
Kesejahteraan Pegawai dan Daya Beli Warga Juga Jadi Fokus
Subandi juga menyoroti garis kemiskinan rumah tangga yang kini mencapai Rp2.831.074 per bulan. Hal ini mendorongnya untuk segera menindaklanjuti kesejahteraan pegawai.
“Saya juga akan membahas lebih lanjut dengan Pak Sekda nanti terkait kesejahteraan pegawai paruh waktu dan honorer di Sidoarjo. Insya Allah tahun depan akan ada kenaikan gaji untuk teman-teman PPPK paruh waktu,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkab juga tengah mengkaji penguatan program sembako murah guna menjaga daya beli masyarakat, terutama saat momen hari besar keagamaan. Kebijakan diarahkan agar dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh warga yang membutuhkan. @dieft
Respon (1)
Komentar ditutup.