Nanang Haromain: Alun-Alun Sidoarjo Antara Kerinduan Dan Kegagapan.
kasatmta.id, SIDOARJO | Polemik yang telah menjadi kemelut kepemimpinan dikabupaten Sidoarjo terasa makin memanas, masyarakat terkesan terkelabui hiruk pikuknya segala acara yang diselenggarakan diberbagai moment di kabupaten Sidoarjo.
Baca juga:
BKKBN Tegaskan Dukungan Penuh UPPKA dalam Konsolidasi Nasional AKU 2026
Mengulik gelombang sosial dan politik di kabupaten Sidoarjo bersama Nanang Haromain selaku Pemerhati Sosial dan Politik kabupaten Sidoarjo menjelaskan, dari pengamatannya Alun-alun Sidoarjo antara kerinduan dan kegagapan.
Pada hari Minggu (01/02/2026) bertepatan pada Harjasda ke-167 alun-alun Sidoarjo dibuka, ribuan warga kabupaten Sidoarjo tumpah ruah memadati alun-alun Sidoarjo. Dari pagi sampai malam, ribuan orang memadati area.
“Minggu itu juga jadi Car Free Day perdana setelah lima tahun vakum. Jalan Diponegoro padat, depan Ramayana hingga Ahmad Yani tersendat. Keluhan muncul dimana-mana. Tapi ini bukan semata soal macet. Ini soal kerinduan warga pada ruang publik. Hampir setahun revitalisasi berjalan, ruang kumpul terbatas. Saat alun-alun dibuka, wajar jika antusiasya luar biasa. Ini bukan euforia sesaat, tapi kebutuhan yang lama tertahan” jelasnya ditemui awak media, Rabu (04/02/2026).
“Yang jadi soal adalah kesiapan pemerintah. CFD bukan hal baru. Banyak kota sudah lama menjalankannya. Macet di hari pertama menandakan perencanaan belum matang dan antisipasi setengah hati” tambahnya.
“Jika keramaian dibiarkan tanpa tata kelola yang rapi, yang tersisa bukan kebanggaan, tapi kejengkelan. Dan itu berbahaya. Karena warga yang awalnya senang, bisa cepat berubah menjadi kecewa” tandas Nanang yang telah dikenal vokal mengkritisi jalannya pemerintahan daerah, termasuk memantau kinerja Bupati dan Wakil Bupati, serta isu-isu sosial-politik lainnya di Sidoarjo.
Menurut pandangan Nanang, Alun-alun dibuka dengan seremoni HUT Sidoarjo ke-167. Simboliknya kuat. Tapi ruang publik tidak cukup dibuka tapi harus dikelola dengan benar-benar matang. Warga sudah antusias.
Sekarang giliran pemerintah membuktikan komitmennya” tandasnya.
Dari analisis Nanang Haromain, penantian warga memang panjang. Alun-alun dibangun dengan anggaran Rp24 miliar, angka yang tidak kecil untuk sebuah ruang bersama yang akan menjadi wajah kota.
“Maka wajar jika ekspektasi publik ikut meninggi. Persoalannya bukan lagi sekadar selesai atau belum, tapi pantas atau tidak” ujarnya.
“Di media sosial, perbincangan sudah lebih dulu ramai. Ada yang kecewa, ada yang mencoba memahami, ada pula yang membandingkan dengan ruang publik di daerah lain. Ini bukan semata soal desain atau estetika. Ini soal kepercayaan: apakah uang publik benar-benar kembali ke publik dalam bentuk yang layak” ungkap Nanang yang dikenal sebagai pengamat yang cukup vokal dalam membedah isu-isu sosial politik dengan data fakta yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo
Nanang kembali menjelaskan, masyarakat menilai dengan caranya sendiri, dari foto, dari video, dari ingatan kolektif tentang janji-janji revitalisasi yang pernah disampaikan. Alun-alun bukan sekadar ruang fisik. Ia adalah ruang simbolik. Tempat negara bertemu warganya tanpa podium dan protokoler.
Baca juga:
Polres Pamekasan Beri Bantuan Obat dan Layanan Kesehatan Untuk Warga Terdampak Longsor di Pasean
Maka setelah diserahkan yang paling sah menilai bukan kontraktor, bukan pejabat, melainkan mereka yang duduk, berjalan, bermain, dan pulang dengan perasaan tertentu.
“Toh, ini dibangun bukan dengan uang siapa-siapa, melainkan dengan uang kita semua” tutupnya dengan senyum. @dieft
